ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI (OTONOMI DAERAH)

Abstract

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan terjadinya perubahan sistem politik pemerintah terhadap hubungan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah , dampak perubahan yang luas dirasakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sesuai dengan kekhasanya. Beraneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah terhadap kebijakan dsetralisasi tersebut diantaranya: sumber daya manusia, alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat, kesejahtraan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat