PERWUJUDAN DAN IMPLEMENTASI ETIKA DALAMPELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

Abstract

Pelayanan Publik baik di pusat maupun di daerah masih belum menerapkan nilai-nilai Etika disebabkan adanya pemahaman yang beragam, tidak didukung kebijakan yang memadai, bertentangan dengan nilai budaya lokal, dan bersifat tidak mengikat. Untuk itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan mengenai Etika Pelayanan Publik secara terintegrasi dan lebih operasional yang mampu menciptakan kesepahaman dari aparatur pemerintah pusat dan daerah mengenai bentuk kebijakan Etika Pelayanan Publik serta berlaku bagi aparat yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan tidak berlaku bagi aparat yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah perlu menyusun dan mensosialisasikan strategi pengembangan Etika Pelayanan Publik yang operasional dan terintegrasi yang mengakomodasi muatan budaya lokal dan melibatkan seluruh stakeholders pelayanan publik yang ada, baik di kantor – kantor pemerintahan maupun di lembaga swasta