Politik Legislasi Dan Tantangan Reformasi Hukum Di Bali Bencana Sampah
DOI:
https://doi.org/10.47532/cakrawarti.v9i1.552Keywords:
Bali, politik legislasi, tantangan, reformasi hukum, sampahAbstract
Fenomena bencana sampah di Bali telah menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dalam ranah politik legislasi dan reformasi hukum. Pertumbuhan pariwisata yang pesat, urbanisasi, serta lemahnya sistem pengelolaan sampah menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi tantangan utama reformasi hukum di Bali. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta studi literatur terkait praktik pengelolaan sampah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. Reformasi hukum menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum, resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan strategi legislasi yang lebih partisipatif, integrasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya wacana politik hukum lingkungan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan di Bali.



