IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN BANK INDONESIAPADA AKTIVITAS USAHA MONEY CHANGER DI KABUPATEN BADUNG

Abstract

Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dengan usaha Money Changer terbanyak di Bali yaitu sejumlah 446 Unit atau dengan presentase sekitar 70% dari keseluruhan usaha Money Changer yang ada di Bali. Dari sekian banyak unit usaha Money Changer tersebut, dalam pelaksanaan kegiatanya masih ditemui permasalahanpermasalahan seperti temuan adanya Money Changer tidak berizin, adanya beberapa modus penipuan terkait usaha Money Changer, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terkait Money Changer yang tersertifikasi dan yang tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan sistem pembayaran terhadap rupiah salah satunya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Berdasarkan kajian menggunakan Teori Implementasi Charles O Jones , hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang telah terpenuhi dengan baik seperti indikator Produktivitas, Akuntabilitas, Kualitas Layanan, dan Responsibiltas. Sedangkan indikator Responsivitas menunjukkan hasil yang baik akan tetapi kurang optimal, kekurangan tersebut sebagian besar karena kurangnya sosialisasi, pengawasan secara onsite atau langsung, dan sumber daya manusia serta kurangnya aktivitas kerjasama dengan organisasi tingkat dasar untuk melaksanakan pengawasan secara langsung.