ANALISIS HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID -19

I Komang Edy Dharma Saputra

Abstract


The protection of workers and workers gets special attention in the concept of the rule of law relating to human rights. The issue of termination of employment has received an additional burden since the entry of the Covid-19 pandemic. Protection for workers and workers in the current pandemic situation can be linked to the concept of the rule of law related to the context of Human Rights. The COVID-19 pandemic has had a negative impact on the national economy. This of course can trigger companies to terminate their employment, because some companies are no longer able to pay the salaries of their workers. The termination of employment is considered to be a path that must be used by employers to avoid significant losses. This will certainly have an impact on increasing the number of unemployed in Indonesia.

Keywords


Covid-19 pandemic, Termination of Employment

Full Text:

PDF

References


Abdul Khakim, 2014, Dasar-Dasar

Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia, Cetakan Ke-4 Edisi

Revisi, Citra Aditya Bakti,

Bandung

Abdul Khakim, 2016, Pengupahan

Dalam Perspektif Hukum

Ketenagakerjaan Indonesia, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung

Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok

Metodologi Penelitian Hlukum

Empiris Murni .Sebuah

Alternatif, Universitas Trisakti,

Jakarta

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dan Tanti

Kirana Utami, 2016,

Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Dalam Pelaksaan

Hubungan Indutrial, Padjajaran

Jurnal Ilmu Hukum Volume 3

Nomor 2, Bandung

Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015,

Force Majeure (Overmacht)

Dalam Hukum Kontrak

(Perjanjian) Indonesia, Veritas et

Justitia

Agus Yudha Hernoko, 2006, Force

Majeur Clause Atau Hardship

Clause Problematika Dalam

Perancangan Kontrak Bisnis,

Perspektif

Andika Pramana Putra, 2018, Kajian

Hukum Terhadap Putusan

Mahkamah Agung Atas Perkara

No.825k/Pdt.Sus-Phi/2015

Tentang Pemutusan Hubungan

Kerja Karena Alasan Efisiensi,

Jurnal Hukum Adigama Volume

Nomor 1

Bambang Sunggono, 2009, Metodologi

Penelitian Hukum, Raja

Grafindo Persada, Jakarta

Bambang, 2013, Hukum

Ketenagakerjaan, Cetakan

Pertama, Pustaka Setia, Bandung

Dedes Eka Rini dan Susi Kusumawati,

, Dapatkah Untung Uang

PHK, PPM, Jakarta

Devi Pramita Sari, Nabila Sholihah

Atiqoh, 2020, Hubungan Antara

Pengetahua Masyarakat Dengan

Kepatuhan Penggunaan Masker

Sebagai Upaya Pencegahan

Penyakit Covid-19 Di

Ngronggah, Infokes

Hendrastomo, 2010, Menakar

Kesejahteraan Buruh:

Memperjuangkan Kesejahteraan

Buruh Diantara Kepentingan

Negara dan Korporasi, Jurnal

Informasi

IB. Wyasa Putra,2010, “Fungsi Hukum

Dalam Pengaturan Pariwisata

Sebagai Bentuk Perdagangan

Jasa”, Disertasi Program Studi

Doktor Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya,

Malang

I Dewa Gede Atmaja, 2013, Filsafat

Hukum, Setara Press, Malang

Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode

Penelitian Hukum Normatif,

Bayu Media, Malang

Johny Ibrahim, 2008, Teori Dan

Metodologi Penelitian Hukum

Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang

Kasmir, 2019, Manajemen Sumber Daya

Manusia (Teori dan Praktik),

Rajagrafindo Persada, Depok

Lalu Husni, 2004, Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial Melalui Pengadilan

dan di luar Pengadilan, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta

Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum

Ketenagakerjaan, Edisi Revisi,

Rajagranfindo Persada, Bandung

Muabezi, 2017, Negara Berdasarkan

Hukum (Rechtsstaats) Bukan

Kekuasaan (Machtsstaat), Jurnal

Hukum Dan Pradilan

Muhammad Ashri, 2018, Hak Asasi

Manusia : Filosofi, Teori &

Instrumen Dasar, Social Politic

Genius, Makasar

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian

Hukum Empiris, , Kencana

Media, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1994, Pengakuan

Ilmu Hukum Dogmatik

(Normatif) Dalam Yuridika

Rindam Nasruddin dan Islamul Haq,

, Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) Dan

Masyarakat Berpengasilan

Rendah, Jurnal Sosial dan

Budaya Syar-I

Sadhu Bagas Suratno, 2017,

Pembentukan Peraturan

Kebijakan Berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang

Baik, Jurnal Lentera Hukum

Volume 4 Nomor 3

Siti Romlah, 2020, Covid-19 Dan

Dampaknya Terhadap Buruh di

Indonesia, Jurnal ADALAH

Sjafri Mangkuprawira, 2003, Manajemen

Sumber Daya Manusia Strategik,

Ghalia Indonesia, Jakarta

Soepomo, 1983, Hukum Perburuhan

Bidang Pelaksanaan Hubungan

Kerja, Cetakan Kelima,

Djambatan, Jakarta

Sonhaji, 2019, Analisis Yuridis

Pemutusan Hubungan Kerja

Akibat Kesalahan Berat Pekerja,

Adminitrative Law &

Governance Journal

Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian

Hukum Di Indonesia pada Abad

Ke 20, Alumni, Bandung

Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2013,

Manajemen SDM Dalam

Organisasi Publik dan Bisnis,

Alfabeta, Bandung

Yohanes Usfunan, 2015, Hukum, HAM

dan Pemerintahan, Udayana

University Press, Denpasar

PERATURAN PERUNDANG –

UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4279.

Peraturan Pemerintah tentang

Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19),

Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 6487.

Keputusan Presiden tentang Penetapan

Bencana Non Alam Penyebaran

Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) sebagai Bencana

Nasional, Keputusan Presiden

Nomor 12 Tahun 2020

Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020.

INTERNET

Administrator Hukum ‘Apakah Pandemi

Covid-19 dapat dikategorikan

force majeure dalam Hukum

Indonesia,

https://hukum.ub.ac.id/apakahpandemi-covid-19-dapatdikategorikan-force-majeuredalam-hukum-indonesia/, Hal. 1,

Diakses 19 April 2021.

DA, Ady, Thea, 2002, Guru Besar Ini

Bicara PHK Alasan Force

Majeure Dampak Covid-19,

www.hukumonline.com diakses

pada tanggal 25 Juni 2021, pukul

37

Muhammad Yasin dan Hamalatul

Qur'ani, 2020, Aturan-Aturan

Terkait Force Majeur dalam

KUH Perdata.

https://www.hukumonline.com/

berita/baca/lt5ea94d2ca424f/atu

ran-aturan-terkait-iforce-majeuri-dalam-kuh-perdata/, Hal. 1,

Diakses 24 April 2021.

Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa

Zahra, 2020, Bencana Nasional

Penyebaran Covid-19 Sebagai

Alasan Force Majeure, Apakah

Bisa?,

www.djkn.kemenkeu.go.id

dikutip pada tanggal 14 Juni

Tri Harnowo, 2020, Wabah Corona

Sebagai Alasan Force Majeur

Dalam Perjanjian,

www.hukumonline.com/klinik/d

etail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wa

bah-corona-sebagai-alasanforce-majeur-i-dalamperjanjian/, Diakses pada tanggal

Mei 2021




DOI: https://doi.org/10.47532/jirk.v4i2.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Raad Kertha Indexed By :

Jurnal Ilmiah Raad Kertha site and its metadata are licensed under CC BY-SA

View My Stats