PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMITION- RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DARI PERSFEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

I Made Mulyawan Subawa

Abstract


Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. sejalan dengan perkembangan teknologi maka pelayanan publik pun mengalami perkembangan dengan diluncurkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Salah satu produk pelayanan perijinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diluncurkannya layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA). Ada sejumlah hal yang masih menghambat penerbitan izin berusaha melalui OSS RBA. salah satunya adalah belum selarasnya peraturan perizinan di tingkat pusat dan daerah, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. Paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing based approach) telah berubah menjadi berbasis risiko sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal mana merupakan bagian dari wujud nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dalam prakteknya diperlukan keterpaduan antara pusat dan daerah. Pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kepastian dan keterpaduan aturan antara pusat dan daerah; kecermatan sebelum keputusan aturan tersebut diterapkan; mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; dalam hal pelayanan yang baik agar memberikan pelayanan yang tepat waktu, sehingga arah kebijakan pemerintah dalam hal mewujudkan pelayanan perijinan yang terintegrasi internet dan berbasis resiko dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Keywords


Perizinan berusaha, OSS-RBA, AUPB.

Full Text:

PDF

References


Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan

Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Budiman Rusli, 2013, Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik

Yang Responsif, Hakim Publishing, Cimahi, Bandung.

Eny Kusdarini, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

UNY Press, Yogyakarta.

L.J. van Apeldoonr, Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De

Studie Van Het Nederlandse Recht), diterjemahkan Oetarid

Sadino, 2015, Balai Pustaka,Jakarta.Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12, Prenada Media Group,

Jakarta.

Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo,

Jakarta

Abdur Rahim Nur Haqilah Rosidah, Rahmawati, dan Sunarno,

Relevansi Asas-Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara, JIIP

(Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 6, Nomor 8 Agustus (2023).

Agustin Widjiastuti, Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari

KKN, Jurnal Perspektif, Volume 22. Nomor 22 Tahun (2017).

Eny Kusdarini, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada

Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober (2017).

Fadilla Octavian; Elisa Susanti; Bonti, EGovernment Service Quality

pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSSRBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, JANE (Jurnal Administrasi Negara), Volume 14 Number 2, Hal. 667-673, Februari (2023).

Lalu Dhedi Kusmana, Penerapan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok

Timur, Jurnal Kajian Hukum dan Ius Vol I.Nomor 3 Tahun 2013.

Liatosa Yundrina, Implementasi Kebijakan Online Single

Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan kalidoni Kota Palembang, Jurnal on Education, Volume 05, No. 03,

Maret-April (2023).

L.Lismanto; Yos Johan Utama, Membumikan Instrumen

Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan

Kesejahteraan Sosial dalam Persprektif Negara Demokrasi,

Junal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3,

Tahun (2020).

Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, Peran Pemerintah

Daerah Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS), Diversi Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 April (2021).




DOI: https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1054

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Raad Kertha Indexed By :

Jurnal Ilmiah Raad Kertha site and its metadata are licensed under CC BY-SA

View My Stats