EFEKTIVTIAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DESA CANDIKUNING KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN
Dari berapa pakar yang telah mengamati dan meneliti pelayanan publik, mereka memberikan kesimpulanya bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Secara umum penyebab dari kondisi rendahnya kualitas pelayanan publik masih berkisar pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, penguasaan dalam teknik manajemen pelayanan publik yang kurang memadai serta masalah moral dan etika pelayanan publik yang belum mampu bersikap adil dan merata dalam member pelayanan pada masyarakat diyakini menjadi penyebab kurang memadainya kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian survey dengan format penelitian Deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh anggota masyarakat di lingkungan Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yang membutuhkan pelayanan administrasi umum. Penetapan sampel dapat disajikan data jumlah kunjungan ke Kantor Kepala Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Kecamatan. dalam 3 bulan berturut-turut. Teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yang dibantu dengan tabel tabulasi. Hasil penelitian dilihat dari variabel kualitas pelayanan publik di Kantor Kepala Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan sebagai pelayanan berkualitas. Dilihat dari variabel kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kantor Kepala Desa Candikuningi, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan belum dapat memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain: Keterbukaan informasi tentang persyaratan administrasi teknis dan administrasi keuangan dalam memberikan pelayanan masih perlu mendapatkan perhatian, Keterbukaan informasi tentang kepastian waktu penyelesaian pada setiap urusan masih perlu mendapat perhatian.
TENGGER BRANG KIDUL: DIALEKTIKA KEHIDUPAN BERAGAMA PADA MASYARAKAT DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR
Isu dekadensi dalam konteks toleransi antaumat beragama saat ini menjadi salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Perbedaan agama dalam masyarakat seringkali memicu konflik dalam masyarakat, tetapi hal tersebut berbeda dengan kehidupan masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten, Malang, Jawa Timur. Masyarakat Tengger di Desa Ngadas merupakan bagian masyarakat etnik Tengger yang memiliki potret kehidupan penuh toleransi antarumat beragama. Masyarakat di desa ini memiliki keunikan dari eksistensi masyarakat Tengger di daerah lain karena masyarakat setempat hidup dalam keragaman agama, yakni Buddha Jawa Sanyata, Hindu, dan Islam. Tradisi yang menjadin ruh kehidupan mereka juga memperkuat iman masyarakat dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI (OTONOMI DAERAH)
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan terjadinya perubahan sistem politik pemerintah terhadap hubungan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah , dampak perubahan yang luas dirasakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sesuai dengan kekhasanya. Beraneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah terhadap kebijakan dsetralisasi tersebut diantaranya: sumber daya manusia, alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat, kesejahtraan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat
Regulasi – implementasi - pelayanan publik - kesejahtraan umum
KOHESI DAN KOHERENSI DALAM WACANA KOMIK BAHASA INDONESIA
The marker of substitutional cohension can be found in three types: nominal, verbal, and clausal substitutional cohesion. The nominal substitutional cohension has two subtypes: personal and non-personal of nominal substitutional cohension. Meanwhile, the marker of ellipsis cohension differentiated into three types: nominal, verbal, and chaulsal ellipsis cohesion. The conjunctive cohension is differentiated into five type marke: additive, adversative, temporal, continuative, and causal. The lexical cohension is differentiated into four types: reiterative, synonimy, hyponimy, and colocative lexical cohension. While in the coherence of comic discourse shows the existence of two systems of the forming coherence, namely coherence based on the cohesion systems, and the coherence based on the situational aspects. The coherence based on the cohension system can be differentiated into four types: equal, pposite, successive, situational aspects has two types, namely continuity step of situational coherence, and the explanation situasional coherence.
POLITIK IDENTITAS DI TENGAH DUALISME KULTURAL
Identitas merupakan hal yang sangat penting bagi suatu Negara. Identitas tidak pernah diciptakan dalam ruang kosong, identitas tidak hanya terberi tetapi juga menjadi, selalu dikosntruksi, didekonstruksi dan direkonstruksi secara terus menerus tidak berkesudahan, terlebih dijaman global yang juga disebut bersifat dualisme kultural, sehingga identitas juga disebut proyek kebudayaan Tulisan ini menyajikan konstruksi identitas sebagai langkah politis di tengah dualisme kultural.
Identitas, dualisme kultural, globalisasi.
DESA ADAT SEBAGAI PEMBENTUK DISIPLIN DAN PEMERSATU KRAMA DESA
Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan tidak mematikan eksistensi Desa Adat. Struktur kepengurusan desa adat di Bali intinya terdiri dari Bendesa Adat atau Kelihan Adat dan Kelihan Banjar Adat dan semua para pembantunya disebut sebagai Prajuru Kata “juru” dalam bahasa Bali artinya “tukang” atau “petugas”. Tata cara pemilihan Prajuru Desa Adat sesuai ketentuan awig-awig Desa Adat tidak selalu seragam antara Desa Adat satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, pemilihan prajuru desa adat melalui sangkepan (rapat) desa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Bagi desa adat yang warganya sedikit, pemilihan dilakukan secara langsung dengan menyebutkan nama-nama calon yang diajukan, kemudian diminta persetujuan dari peserta sangkepan. Bagi desa yang terdiri dari beberapa banjar, pemilihan biasanya dilakukan melalui sangkepan para kelihan banjar dan pada sangkepan itu para kelihan banjar menyampaikan nama-nama calon yang diajukan oleh banjarnya masing-masing, jika memang ada. Apabila telah diperoleh kata sepakat tentang nama-nama yang dicalonkan, susunan prajuru dan pembagian tugasnya, maka pada hari sangkepan itu juga para calon terpilih disahkan sebagai Prajuru Desa Adat. Adapun nama-nama jabatan dalam Prajuru Desa Adat, pada umumnya terdiri dari Bendesa Adat/Kelihan Desa Adat sebagai pimpinan tertinggi, Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Bendahara), Kesinoman (Juru Arah) dan pada anggota prajuru lainnya yang diadakan menurut kebutuhan desa dan diberikan nama menurut kebiasaan di desa adat bersangkutan. Fungsi utama Desa Adat adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang diterima secara turun temurun di desa adat itu sendiri.
Desa Adat, Pembentuk Disiplin dan Pemersatu Krama Desa
POLEMIK MASYARAKAT RIAU DAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERHADAP PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU
Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap konsumsi minyak sawit (CPO) menyebabkan pemerintah terus menerus memperluas perkebunan sawit. Riau menjadi provinsi yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Luas perkebunan sawit di Indonesia adalah 13,5 juta ha, dimana 2,9 juta ha ada di riau.1 Hal ini tentunya memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat di daerah provinsi Riau.Salah satu dampak positif bagi masyarakat Riau dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya adalah perluasan dilakukan dengan cara membakar dan menebang hutan, yang efeknya sungguh luar biasa. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu, ketika terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran yang dilakukan di provinsi riau mengakibatkan polusi asap yang teramat sangat menyesakkan. Efek asap tersebut tidak hanya dirasakan di daerah Riau saja melainkan daerah lain dan bahkan negara tetangga juga ikut merasakan dampak dari pembakaran hutan ini. Dari polusi asap tersebut banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA, tidak dapat keluar rumah, sekolah, ataupun bekerja, seluruh akses keluar daerah baik darat, laut, maupun udara tertutup akibat tebalnya asap yang menggaggu jarak pandang, yang kesemuanya berujung merugikan masyarakat baik sektor-sektor seperti pendidikan hingga sektor ekonomi
PENERAPAN MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KINERJA ILMIAH FISIKA SISWA
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan kinerja ilmiah fisika siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research). Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI TKB 2 SMK Negeri 3 Singaraja pada semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 19 orang siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing tahapan siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terjadi peningkatan kinerja ilmiah siswa. Pada siklus I nilai rata-rata kinerja ilmiah yang dicapai siswa adalah 77,37 dengan kategori cukup tinggi, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 87,90 dengan kategori sangat tinggi, 2) terjadi peningkatan hasil belajar fisika siswa. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar fisika yang dicapai siswa adalah 73,00 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 77,50. Penelitian tindakan kelas ini dikategorikan berhasil karena telah mencapai tingkat ketuntasan klaksikal sebesar 94,7%
model pembelajaran contextual teaching and learning, hasil belajar, kinerja ilmiah
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Pola pembangunan yang dilaksankan sejak Indonesia merdeka terus mengalami perbaikan seiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat sentralistik. Sedangkan memasuki era reformasi pola pembangunan sudah menerapkan kebijakan desentralisasi dengan pemberlakuan aturan tentang otonomi daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembanguan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah tujuan setiap bangsa. Namun hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang klasik bagi setiap pemerintahan di dunia ini khusunya negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan dibentuk melalui kondisi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program yang dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi yang terealisasi melalui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi, sumber daya manusia, selain itu juga manajemen dan distribusi sumber daya tersebut. Kebijakan desentralisasi sebagai salah satu kebijakan sentral di era reformasi memiliki tujuan mulia yakni pemertaan pembangunan. Dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan dilaksanakan dan disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan menggali sumber-sumber daya daerah serta memperhatikan kearifan local daerah. Pemberian wewenang kepada daerah diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Partisipasi ini akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mensukseskan pembangunan itu sendiri. Kesuksesan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara teori akan memiliki hubungan yang bersifat negatif dengan kondisi kemiskinan.
Kemiskinan, Partisispasi Masyarakat dan Pembangunan
PERPPU, BUKAN SOLUSI AKHIR PEMBUBARAN ORMAS Tinjauan Politik dan Hukum
Organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di Indonesia memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kelompok yang membentuknya. Dari sekian banyak organisasi tersebut, terdapat pula organisasi yang dibentuk untuk tujuan meraih kekuasaan. Terdapatnya organisasi kemasyarakatan radikal yang sering melakukan kegiatan anarkis di Indonesia telah membuat pemerintah Indonesia harus melakukan pengendalian berupa pembatasan-pembatasan, mulai dari pengendalian ijin kegiatan, tempat kegiatan, seperti yang diatur dalam UU No.17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan. UU No.17/2013 tersebut ternyata belum mampu untuk mengatur keberadaan organisasi kemasyarakatan secara komprehensif hingga keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2/2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17/2013. Pembatasan yang sudah dilakukan, sering kali tidak efektif untuk mengendalikan organisasi kemasyarakatan karena tidak diimbangi oleh tindakan tegas berupa pembubaran. Pembubaran yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang ormas pun tidak serta merta dapat membubarkan ideologi organisasi kemasyarakatan tersebut sehingga gerakan organisasi tanpa nama atau tanpa bentuk (OTB) pun menjadi pilihannya dan mereka selalu berlindung di bawah Undang Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Klausul inilah yang menyulitkan pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Sehingga solusi yang penulis tawarkan dalam mengatur keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia adalah melakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan pada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang bukan saja diberikan untuk membubarkan Partai Politik tetapi diberikan pula kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perppu, Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan.
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
Politik merupakan kegiatan dalam suatu sistem atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut. Kehidupan politik di suatu Negara khususnya Indonesia sangatlah kompleks. Tampilnya perempuan di dunia politik sudah berlangsung dari jaman dahulu mulai dari zaman kerajaan – kerajaan di Nusantara Tuntunan persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum perempuan selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara laki – laki tidak terdapat banyak perbedaan. Prestasi dan keterampilannya dapat terlihat dari peranan perempuan dalam kehidupan politik di Negara kita. Kekuatan berupa ketegaran, ketegasan sekaligus menjadi syarat untuk menjadi pemimpin. Beban dan tanggung jawab seorang wanita pemimpin lebih besar dari tanggung jawab laki – laki, dimana wanita berperan ganda yang juga memiliki tanggung jawab baik ibu rumah tangga maupun tanggung jawab kewanitaan lainnya. Kesejajaran antara wanita dengan laki – laki merupakan suatu usaha yang tidak sia – sia apabila wanita berusaha sesuai kemampuannya, untuk dapat bersaing dengan kaum laki – laki sesuai dengan sifat kewanitaannya. Dari hal tersebut perempuan banyak memiliki hambatan – hambatan untuk terjun ke kancah politik. Mulai dari kurangnya kesadaran untuk ikut berpartisipasi ke dalam dunia politik. Untuk mengatasi hambatan – hambatan yang dimiliki oleh perempuan di dalam dunia politik dan harus mengadakan upaya peningkatan partisipasi perempuan di kancah dunia politik dengan memberikan pendidikan sejak dini, sehingga perempuan menjadi mengerti. Keterlibatan perempuan di dunia politik masih sangat belum berimbang, Oleh karena itu kebijakan – kebijakan kaum laki – laki kurang perspektif gender sehingga keputusan sering kali tidak memihak terhadap perempuan, tidak memperhatikan kaum perempuan dan tidak membuat perempuan semakin berkembang.
KAJIAN METAFISIKA “RELASI KUASA” DALAM PEMIKIRAN MICHEL FOUCAULT
Foucault adalah filsuf pertama sesudah PD II yang berbicara tentang Nietzsche sebagai filsuf politik secara serius. Baginya segala macam klaim kebenaran adalah interpretasi atas sebuah dunia, yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ahistoris. Tiga faktor penting yang mempengaruhi pemikiran Foucault muda adalah, Pertama, sejarah dan filsafat pengetahuan aliran Perancis yang saat itu dipengaruhi oleh pemikiran Georges Canguilhem yang memiliki banyak pemikiran mengenai sejarah dan filsafat biologi. Kedua, linguistik yang oleh Ferdinand de Saussure dan psikologi strukturalis yang dikembangkan oleh Jacques Lacan, dan Georges Dumezil’s (seorang proto-strukturalis menekuni perbandingan agama) berpengaruh besar terhadap Foucault. Ketiga, yaitu Foucault tergila-gila dengan sastra avant-garde Perancis, terutama karya-karya Georges Bataille dan Maurice Blanchot. Secara umum, definisi kekuasaan menurut Foucault dibagi menjadi dua macam, yaitu definisi negatif dan definisi positif. Dalam definisi negatif disebutkan bahwa kuasa bukanlah melalui kekerasan atau hasil suatu persetujuan. Dalam definisi positif kekuasaan bahwa kekuasaan merupakan seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui persuasi, rangsangan, rayuan, paksaan dan larangan. Bagi Foucault kekuasaan itu produktif dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Pengetahuan melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan pengetahuan. Pengetahuan terlembaga dan menjadi otoritas kekuasaan yang menentukan ini yang benar dan itu yang salah. Kekhasan konsep kekuasaan dari Foucault adalah bahwa kekuasaan lebih dilaksanakan daripada dimiliki, tidak melekat pada pelaku atau kepentingan, tapi menyatu dalam berbagai bentuk praktek. Pemikiran Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan, seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta diskursus, birokrat, akademisi, dan rakyat miskin jelata yang “tidak beradab” yang harus disiplinkan, diregulasi dan “dibina”. Dari kajian mengenai karya-karya foucault, nampaknya kebenaran metafisika relasi kuasa terletak dalam historical statement-nya, yang sebenarnya tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NO.2 TAHUN 2012
Di era globalisasi dan ditengah semakin meningkatnya kuantitas kepariwisataan Bali, kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan baru yang menuntut adanya peningkatan kualitas layanan dan perlindungan hukum bagi setiap wisatawan. Pemerintah daerah bersama stake holder terkait yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan ini dituntut bekerja keras agar selalu meningkatkan perlindungan hukum terhadap setiap wisatawan agar kepariwisataan budaya Baliyang diprogramkan pemerintah Bersama masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Pasca berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 merupakan aspek legalitas dari penyelenggara kekuasaan untuk mencapai tujuanitu. Penyelenggara kekuasaan dimaksud terdiri dari alat – alat kekuasaan atau perlengkapan negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dianggap selalu dinamis atau bergerak (de staat in bweging). Unsur penyelenggara kekuasaandi daerah terutama dalam melaksanakan kekuasaan terkait kepariwisataan budaya Bali. Penyelenggaraan inidilaksanakan melalui para pejabat aparaturnya yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini pula diberikan untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap wisatawan yang berkunjung pada masing – masing destinasi pariwisata. Perlindungan hukum harus dilakukan secara berkeadilan dan memberikan kesejahteraan hidup terhadap setiap wisatawan. Inilah dasar dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Terbentuknya peraturan daerah Bali ini adalah terdapatnya perlindungan hukum berupa kepastian dan jaminan kesejahteraan wisatawan serta diperolehnya rasa aman dan nyaman melalui suatu pelayanan yang berkualitas (service quality).
perlindungan hukum, wisatawan, kepariwisataan budaya Bali
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEREKONOMIAN PARTISIPATIF
Problematika kemiskinan hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi setiap pemerintahan yang ada di dunia ini. Tingkat kemiskinan akan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa. Negara-negara maju sekalipun yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan teknologi yang mumpuni masih menyimpan kantong-kantong kemiskinan di beberapa sudut wilayahnya. Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia memberikan pandangan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pelibatan masyarakat secara maksimal dalam sektor perekonomian bertujuan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkontribusi dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Sistem perekonomian yang melibatkan masyarakat banyak dalam proses perekonomian akan mampu mengarahkan perekonomian suatu wilayah menuju pertumbuhan yang berkualitas. Perekonomian yang partisipatif merupakan salah satu solusi dalam penanganan komleksitas masalah kemiskinan. Masyarakat yang berdaya dalam perekonomian pastilah dapat meningkatkan sumber pendapatannya sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan secara umum. Pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian sangat diperlukan dalam proses pembangunan khusunya dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem perekonomian yang paling sesuai dengan budaya Indonesia seperti tertuang dalam konstitusi negara kita harus benar-benar diterapkan dalam mencapai tujuan nasional. UMKM, Koperasi dan lembaga-lembaga perekonomian milik masyarakat luas harus terus dikembangkan agar masyarakat lebih berdaya dalam sektor ekonomi. Strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menikmati keberhasilan sektor ekonomi akan mampu menekan jumlah kemiskinan secara luas. Perekonomian partisipatif yang berhasil diterapkan dalam suatu wilayah diyakini akan mampu mengangkat perekonomian kearah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
partisipasi, perekonomian dan kemiskinan
Pusaka Rempah di Negeri Maritim dapat dijadikan sebagai cermin bagi kita, karena alur cerita Negara Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan kedepan yang sangat multi dimensional kelihatan meredup, sampai-sampai berbagai kalangan akhir-akhir ini sering kali berwacana “kembali ke UUD 45”. Bahkan banyak diantaranya menggulirkan “NKRI Harga Mati”. Sejauh ini apakah semua upaya telah dilakukan adalah merupakan tindakan produktif atau preventif dalam merajut untaian kebersamaan kembali sebagai sebuah Negara berdaulat, yang senantiasa gonjang-ganjing dalam suasana pertentangan dan penuh persaingan. Nampaknya bangsa serta negara ini belum mampu memanfaatkan khasanah budaya maupun iptek, kearifan lokal dan nasional untuk tampil kreatif dalam menyelesaikan persoalannya dan berani mengambil resiko terbesar serta merumuskan solusi unik enigmatik menjadi arus besar pelestarian sejarah budaya maritim. Diawali dari philosofi bahwa pantai-pantai kita saling berhadapan dan pulau-pulaunya adalah milik kita. Adapun keraton dan lembaga adat yang terdapat di dalamnya berjalan mengatur rakyatnya. Kedua ekspedisi Pamalayu, merupakan sebuah ekspedisi diplomasi ketenteraan yang dilakukan Kerajaan Singasari pada masa Raja Kertanagara pada tarikh 1275-1293 terhadap Kerajaan Melayu (atau dikenal juga sebagai Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Jambi). Pada masa itu, Kerajaan Singasari menghendaki seluruh kawasan asia tenggara harus dikuwasai. Tentunya mereka sudah sangat memahami kemaritiman, alutsista dan dunia perkapalan. Ketiga Sriwijaya sebagai tonggak milenium pertama dalam kemaritiman dunia, mampu memindahkan perjalanan sutra yang awalnya lewat darat, kemudian dirubah melalui laut dan menggugurkan Perjanjian Tordesilas dibuat oleh Kepausan yang membagi laut menjadi dua kawasan yaitu kawasan barat dan timur. Sriwijaya dapat membuktikan dan menepis anggapan bahwa bagian laut setelah India ternyata tidak dikuasai oleh para hooligan, perompak, bajak laut dan sebagainya. Keempat Kerajaan Majapahit mampu menyatukan dan menata seluruh elemen-elemen kemaritiman nusantara yang dipimpin oleh panglima laut bernama Ranggalawe serta didukung konglomerat perkapalan nasional waktu itu bernama Nyai Kanggotan yang memiliki industri perkapalan berpusat di Tuban dengan kekuatan lebih dari 3200 jung jawa atau kapal jawa.
KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM ILMU HUKUM
Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang/bagian dari ilmu hukum yang khusus. Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis,akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ilmu hukum publik, mula-mula Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara, kuliah-kuliah Hukum Administrasi Negara ditempelkan dalam Hukum Tata Negara. Fungsi Hukum Administrasi Negara yaitu : Menjamin Kepastian Hukum,. Menjamin Keadilan Hukum,. Hukum Administrasi Berfungsi Sebagai Pedoman dan Ukuran.
hukum administrasi negara,hukum tata negara
ETIKA ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Fungsi utama ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Di tangan ASNlah eksekusi berbagai urusan pemerintahan secara nyata dilakukan. Agar pelaksanaan fungsi berjalan efektif, ada kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap ASN. Namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik ASN. Penyebabnya bisa karena faktor-faktor intern maupun ekstern. Sementara unsur-unsur yang memengaruhi perwujudan etika dalam organisasi menurut Magnis Suseno adalah lingkungan kerja dan pengawasan/pengendalian. Mengingat determinannya peranan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, penegakan etika ASN menjadi sangat penting. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran etika oleh ASN dan unsur-unsur yang memengaruhi perwujudan etika dalam organisasi, maka yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan dan pemantapan jiwa korsa ASN melalui pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan; kedua, kontrol oleh masyarakat dan media massa terhadap perilaku ASN melalui saluran-saluran yang tersedia; dan ketiga, menegakkan disiplin dan mengenakan sanksi yang tegas jelas atas pelangaran kode etik oleh ASN.
PENGEMBANGAN DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU SERANGAN
Kepariwisataan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pemasukan devisa bagi negara. Melihat potensi yang dimiliki Bali dari keindahan alam, keramah-tamahan penduduk, seni budaya dan adat-istiadatnya yang khas, membuat sektor pariwisata mendapat perhatian yang khusus dan serius dari pemerintah daerah Provinsi Bali. Desa Serangan adalah sebuah kelurahan dan pulai yang berada di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, seperti kampung bugis, desa nelayan, turtle park dan pura sakenan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pengembangan desa wisata di Desa Serangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pada penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan pengembangan obyek wisata, observasi dan penelitian lapangan, dimana penelitian dilakukan dengan mengunjungi obyek wisata di Serangan dan mewawancarai masyarakat sekitar obyek wisata di Desa Serangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata Serangan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan dimana dapat dilihat dari sisi ekonomi dapat dilihat beberapa contoh positif dari dampak pengembangan pariwisata di desaSerangan, diantaranya; kehidupan masyarakat desa Serangan menjadi semakin maju karena akses menuju wilayah perkotaan menjadi semakin lancar. Selain itu pengembangan pulauSerangan adalah adanya pemasukan keuangan sebagai kasdesa. Pemasukan keuangan terutama berasal dari dana karcis masuk yang dikenakan kepada setiap orang yang memasuki pulauSerangan dengan tarip Rp.1000,- bagi pengendarasepeda motor dan Rp. 2000,- bagi pengendara mobil Pemasukan dari karcis masuk tersebut cukup besar, dimana dananya digunakan untuk menunjang pembangunan desa dan keperluan pemeliharaan sarana-dan prasarana peribadatan yang ada di desaSerangan.
pengembangan desa wisata, kesejahteraan masyarakat
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) PADA POLRES KARANGASEM
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah sistem, prosedur dan metode yang rumit membuat proses pelayanan menjadi lama. Selain itu, profesionalisme dari satuan petugas (SATPAS) pelayanan surat izin mengemudi Polres Karangasem yang masih dipertanyakan kinerjanya, serta Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang menjadi bagian dari permasalahan yang terdapat di kantor pelayanan surat izin mengemudi Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Karangasem. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem metode prosedur, personil serta sarana prasarana terhadap efektivitas pelayanan surat izin mengemudi di kantor Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Karangasem. Teori yang digunakan yaitu dari pendapat Siagian (2009:60) mengenai efektivitas kerja meliputi waktu, kecermatan, gaya pemberian pelayanan dan faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan publik dari Moenir (2015:8) yaitu sistem prosedur dan metode, personil serta sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama – sama faktor sistem prosedur metode, personil dan sarana prasarana berpengaruh terhadap Efektivitas pelayanan surat izin mengemudi di kantor satuan lalu lintas Polres Karangasem. Akan tetapi secara dominan faktor personil merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan surat izin mengemudi di kantor satuan lalu lintas Polres Karangasem.
efektivitas, personil, sarana prasarana, prosedur
AGAMA HINDU BALI DALAM KONTESTASI BUDAYA
Tradisi yang telah berjalan begitu lama dan diakui kesakralannya, tradisi memberikan acuan kehidupan dengan ritme-ritme repetitif, keagungan terhadap keharmonisan sehingga menanggalkan konflik. Agama memberikan nilai-nilai suci pada tradisi sehingga mendapatkan penguatan dalam tataran mental menjadi ruang sosio-mitis. Sedangkan modernitas adalah gagasan baru yang diinjeksi yang merupakan implikasi dari melelehnya sekat negara. Modernitas membentangkan kesadaran manusia tentang waktu yang tidak lagi repetitif tetapi linear, tidak lagi sakral tetapi sekular dimana progresifitas dan alternatif-alternatif kreatif diciptakan. Tradisi dan Agama merupakan budaya mitis-ekspresif mendapat tantangan dari budaya global yang progresif-kreatif datang melalui pariwisata. Politik sinergitas telah dilakukan untuk visi positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, ketiga anasir ini tidaklah dapat didamaikan begitu saja, kontestasi budaya menjadi suatu keniscayaan.
tradisi, agama hindu dan kontestasi budaya
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN SEBAGAIIMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KOTA DENPASAR
Kebijakan otonomi daerah terlahir dengan tujuan untuk menjaga pemerintahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mendorong kemampuan prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahteraan. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota untuk menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar mengadopsi kearifan lokal yaitu falsafah Sewaka Dharma. Sewaka Dharma dapat diartikan sebagai “Melayani adalah Kewajiban.” .
Kebijakan Publik Sewaka Dharma, ,Otonomi Daerah
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Cakrawarti
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANGSTANDARISASI USAHA PONDOK WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATANASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah yang menerapkan otonomi daerah membentuk suatu kebijakan akomodasi pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata. Peraturan ini merupakan tindaklanjut dari penataan dan pengawasan pembangunan jasa akomodasi di Kabupaten Badung, sebagai persyaratan teknis untuk jasa akomodasi dengan lahan sempit dengan mengikuti standar dari usaha pondok wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi, strategi implementasi serta faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi serta wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan implementasi peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi peraturan ini belum berjalan secara optimal, terjadi pelanggaran dalam penyelenggaran dan perijinannya. Dinas Pariwisata sebagai pelaksana terkesan mengabaikan hal tersebut, dikarenakan pemerintah menginginkan peningkatan pendapatan daerah yang diterima dari penetapan pajak pada usaha sebesar 10%. Strategi pelaksanaan dikonsepkan ke Desa Wisata, namun untuk pelaksanaan dilapangan tidak sesuai. Faktor pendukung pelaksanaan peraturan ini ialah adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara aktor pelaksana, potensi penataan tata ruang, dan potensi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Sedangkan faktor penghambatnya ialah keragaman perilaku kelompok sasaran dan tingkat komitmen dan keterampilan aparat pelaksana.
Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, Usaha Pondok Wisata, Pendapatan Asli Daerah
MANAJEMEN STRATEGIK PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI SWASTASIARANJARINGANDI BALIOLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
ebagai salah satu media elektronik, televisi hadir di ruang paling privat dari ke televisi sesungguhnya hidup dari pengiklan. Masyarakat atau khalayak dalam hal ini ditempatkan pada satu posisi sebagai komoditas yang mampu menjaring pengiklan yang dapat memberi pemasukan bagi jalannya roda kehidupan stasiun televisi. hidupan manusia. Televisi hadir di ruang keluarga, bahkan kamar tidur. khalayak berhak menerima tayangan yang berkualitas serta berguna bagi mereka, dan bukan hanya mengutamakan keuntungan para pemilik stasiun televisi. Media selama ini sangat terpengaruh oleh rating sehingga penegakan kode etik sering kali diabaikan. Rating juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun televisi. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dari semangat kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip - prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran. Asas dalam Undang- Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
Media elektronik, siaran, asas penyiaran
PERWUJUDAN DAN IMPLEMENTASI ETIKA DALAMPELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH
Pelayanan Publik baik di pusat maupun di daerah masih belum menerapkan nilai-nilai Etika disebabkan adanya pemahaman yang beragam, tidak didukung kebijakan yang memadai, bertentangan dengan nilai budaya lokal, dan bersifat tidak mengikat. Untuk itu pemerintah perlu menetapkan kebijakan mengenai Etika Pelayanan Publik secara terintegrasi dan lebih operasional yang mampu menciptakan kesepahaman dari aparatur pemerintah pusat dan daerah mengenai bentuk kebijakan Etika Pelayanan Publik serta berlaku bagi aparat yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan tidak berlaku bagi aparat yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah perlu menyusun dan mensosialisasikan strategi pengembangan Etika Pelayanan Publik yang operasional dan terintegrasi yang mengakomodasi muatan budaya lokal dan melibatkan seluruh stakeholders pelayanan publik yang ada, baik di kantor – kantor pemerintahan maupun di lembaga swasta
Implementasi, , Etika, Pelayanan Publik, Era Otonomi Daerah
Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang langsung mempengaruhi hidup matinya seseorang, sehingga perlu segera untuk dapat di penuhi kebutuhan terhadapnya. Kebutuhan dasar manusia di kelompokkan menjadi lima jenis yang pemenuhannya di lakukan secara berjenjang sehingga berbentuk pireamid. Artinya kebutuhan yang berada pada jenjang yang pertama perlu lebih dahulu sebelum seseorang meningkat memenuhi kebutuhan yang kedua dan seterusnya. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutahan manusia tidak mungkin dapat di capai tanpa upaya untuk memenuhinya , baik upaya tersebut di lakukan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia di upayakan melalui berbagai kegiatan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tulisan ini mengupas tentang lima jenjang pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta kegiatan yang di lakukan pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
pemenuhan kebutuhan dasar , mempengaruhi hidup matinya seseorang
PEWARISAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL UNTUKMEMPROTEKSI MASYARAKAT BALIDARI DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI
Pentingnya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat Bali selain untuk menghadapi berbagai dampak negatif perubahan sosial yang diabaikan teknologi. Gejala yang dialami masyarakat Bali kini adalah perubahan sosial budaya yang sangat mendasar. Akselerasi informasi gelombang tekologi membawa perubahan cukup signifikan pada masyarakat Bali, baik pada tataran surface structure (sikap dan pola-pola prilaku) dan deep structure (sistem nilai, pandangan hidup, filsafat dan keyakinan). Perubahan terjadi karena kontak budaya antar yang dimaknai adanya dialektika nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang saling mendominasi, yang memungkinkan terjadinya homoginesis dan meoliberalisasi pada seluruh aspek kehidupan termasuk nilai-nilai budaya lokal yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Bali. Kondisi ini menimbulkan spit dan kegamangan nilai, karena masyarakat Bali lebih menggunakan nilai modern dengan memarginalkan nilai transcendetal. Akibatnya terjadi berbagai bentuk penyimpangan nilai moral yang tercemin dalam corak, gaya dan pola hidup masyarakat. Oleh karenanya penguatan dan pewarisan nilai-nilai kreatifan lokal Bali perlu dilakukan secara intensif pada generasi muda Bali.
Bali, Teknologi Modern, Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Perubahan Sosial
PEMILIHAN UMUM INDONESIAANTARA DEMOKRASI PANCASILA DAN DEMOKRASI LIBERAL
Pemilihan umum merupakan alat atau sarana dalam pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Pemilihan umum diyakini hanya sebagai salah satu instrument untuk mendorong proses demokrasi. Karena demokrasi yang semakin matang akan mengurangi ketidak adilan dan membuat kehidupan masyarakat semakin terjamin kebebasannya dan mendorong terciptanya tatanan yang lebih adil. Namun demikian, demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi dan pemilihan umum yang sangat cocok untuk Indonesia. Indonesia memiliki sebuah mekanisme berdemokrasi ala Indonesia dan hanya ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia sudah sangat nyata tertuang dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk itu diperlukan kesadaran oleh pemimpin negeri dan anggota dewan terpilih untuk dapat memahami dan mendalami nilai-nilai dan roh dari demokrasi ala Indonesia. Sehingga demokrasi Indonesia semakin dekat dengan jiwa dan raga rakyat Indonesia.
MEMBANGUN INDONESIA DARI DAERAHDENGAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pembangunan nasional memiliki tujuan multidimensional yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, karena dengan keadaan yang lebih demokratis memungkinkan masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang Perkembangan pembangunan yang semakin cepat dan sangat kompleks menuntut seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan dan demokrasi mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia pada umumnya saat ini masih sangat rendah. Masyarakat masih enggan untuk terlibat secara langgsung dalam seluruh proses baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rendahnya partisipasi ini akibat dari kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam memberikan ruang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai pada tingkat desa hingga nasional dianggap oleh sebagaian masyarakat hanya proses serimonial belaka. Pembangunan Nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini. Pola ini membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proses pembangunan yang dilaksankan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pada pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan nasional yang diimbangi dengan partisipasi masyarakat yang aktif atau dengan masyarakat yang berdaya akan menghasilkan kekuatan yang mampu mewujudkan tujuan nasional sesuai yang di cita-citakan.. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Indonesia dari daerah akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang baik untuk melaksanakannya. Pemerintah wajib mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini. Pola ini membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proses pembangunan yang dilaksankan
ANALISIS ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN BERBASISKEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJAPEMASARAN PADA PENGRAJIN KEBEN DI BANJARTANGGAHAN PEKEN DESA SULAHAN KECAMATANSUSUT KABUPATEN BANGLI
Penerapan orientasi kewirausahaan merupakan hal yang penting bagi para pelaku ekonomi. Ketatnya persaingan menuntut pelaku usaha melakukan inovasi yang terusmenerus. Inovasi yang dilakukan tentu saja tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat setempat. Kondisi ini mengarahkan para pengrajin keben di banjar Tanggahan Peken untuk menerapkan orientasi kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Kajiankajian mengenai kearifan lokal banyak dikaitkan dengan nilai-nilai,kebiasaan dan tradisi yang positip dari suatu masyarakat dari sudut pandang sosial,budaya dan lingkungan.Keben sebagai salah satu alat untuk tempat persembahan umat Hindu kepada Tuhan Yang Maha Esa juga biasa di pakai pada acara-acara adat lainnya, sehingga keben memiliki makna yang erat kaitannya dengan pelaksanaan upacara dan adat. Inovasi pada pembuatan dan desain keben sangat perlu dilakukan mengingat kerajinan keben ini merupakan penopang perekonomian rakyat di banjar Tanggahan Peken yang menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk di sana. Setiap bentuk keben dan corak yang menghiasinya diambil dari nilai-nilai kearifaan lokal masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi kewirausahaan berbasis kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan kinerja pemasaran pengrajin keben di Banjar Tanggahan Peken. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara , observasi dan juga studi dokumentasi. Hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa 1) perkembangan usaha kerajinan keben di Banjar Tanggahan Peken mengalami pasang surut, dari jumlah pengrajin mengalami penurunan, akan tetapi dari jumlah pengepul mengalami peningkatan. 2) Penerapan orientasi kewirausahaan berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kinerja pemasaran usaha kerajinan keben, hal ini menuntut para pengrajin agar selalu melakukan inovasi, bersikap proaktif dan berani menanggung resiko.
Orientasi Kewirausahaan, Nilai Kearifan Lokal, Kinerja Pemasaran Pengrajin Keben
KERATON INDONESIAANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN MODERNITAS
Keraton sebagai warisan budaya tradisional Indonesia mengalami tegangan kultural seiring dengan terjadinya modernitas di Indonesia. Modernisasi meminggirkan peran dan fungsi Keraton sebagai pusat kekuasaan tradisional. Sebaliknya, upaya membangun eksistensi Keraton dapat dipertanyakan relevansinya ataukah hanya sekadar romantisme budaya. Atas dasar itulah, penelitian ini mengkaji tiga masalah utama. Pertama, mengapakah Keraton melakukan pelestarian terhadap Budaya Keraton di Indonesia?, kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk pelestarian Budaya Keraton di Indonesia?, ketiga, bagaimakah implikasi Pelestarian Budaya Keraton di Indonesia? Ketiga masalah tersebut dikaji dengan tiga teori, yaitu teori perubahan sosial, adaptasi budaya, dan strukturalisme genetis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-interpretatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari pelestarian Budaya Keraton di Indonesia, antara lain membangun kembali eksistensi Keraton, mempertahankan status quo, terjadinya diferensiasi struktural, dan pesona kehidupan moder. Bentuk-ben tuk pelestarian Budaya Keraton meliputi (1) pelestarian pasif, yaitu pembangunan struktur fisik Keratondan mempertahankan atribut identitas kebangsawanan; (2) pelestarian aktif, yaitu mengoptimalkan modal yang dimiliki Keraton dengan pola khas dan tujuan-tujuan tertentu dalam struktur masyarakat modern; serta (3) pelestarian jaringan Keraton, yaitu penguatan sistem kolektif kolegial dan perluasan jaringan. Implikasi Pelestarian Budaya Keraton dalam kehidupan sosial meliputi reformulasi relasi sosial dan pergeseran sistem patron-klien. Implikasi dalam kehidupan budaya berupa penguatan Keratonsebagai warisan budaya dan penguatan Keratonsebagai pusat pengembangan kebudayaan.
Palace, Cultural Preservation, Modernity