SENI KREATIF DI MASA PANDEMI DALAM ALUNAN MUSIK GAMUT(GAMELAN MULUT)
Di masa pandemi Covid-19, tidak menurunkan semangat para seniman Bali untuk produktif dalam berkarya. Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin cepat, para seniman dapat dengan mudah mengasah kreativitasnya melalui virtual, mengingat di masa pandemi ini untuk bisa saling berkumpul itu jumlahnya dibatasi. Seniman tetap melakukan berbagai upaya agar tetap bisa berkarya, salah satunya melalui saluran youtube yang saat ini banyak dijadikan tempat atau wadah berkreativitas. Salah satu seni kreatif yang saat ini menarik perhatian masyarakat Bali adalah seni gamut atau yang lebih dikenal dengan gamelan mulut, dipopulerkan oleh seniman Made Agus Wardana pada saluran channel youtubenya. Seniman Made Agus Wardana mengajak masyarakat untuk tetap saling menguatkan jiwa juang para seniman dengan berbagai usaha, hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai rintangan pada masa sulit sekarang ini dengan tetap menjaga bara api berkesenian.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Penanganan Pandemi tidak boleh mengesampingkan faktor utama yakni dari kesehatan warga itu sendiri. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Di tengah ketidakpastian situasi dan tatanan kehidupan baru tersebut, kalangan pelaku usaha, baik dari sektor riil, manufaktur, hingga sektor informal, perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dikucurkan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, pelaku usaha juga dituntut bisa beradaptasi dari terjadinya revolusi pasar akibat pandemi
Kebijakan Fiskal, Tenaga Kerja dan Konsumen, Produk Kesehatan
DILEMATIK PEREMPUAN TENGANAN DALAM HAL KONSEPPERKAWINAN
Desa Tenganan berada di ujung timur pulau Bali. Salah satu sub suku Bali Asli atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bali Aga. Desa Tenganan kaya akan tradisi dan budayanya yang lestari. Masyarakatnya pun memegang teguh ajaran tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya sejak dahulu. Tradisi pernikahan di Desa Tenganan salah satunya menjadi yang berbeda dengan daerah di Bali pada umumnya. Dalam tradisi pernikahannya menggunakan konsep pernikahan endogami. Dimana konsep tersebut mengharuskan warganya menikah dengan orang satu wilayah atau satu suku. Apabila terjadi pelanggaran dalam perkawinan tersebut, maka akan mendapat sanksi berupa denda dan maselong (dibuang) dari Desa Tenganan. Hal inilah yang menjadi dilematika tersendiri bagi perempuan Tenganan dalam hal perkawinan.
Perempuan Tenganan, Perkawinan Endogami.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN BANK INDONESIAPADA AKTIVITAS USAHA MONEY CHANGER DI KABUPATEN BADUNG
Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dengan usaha Money Changer terbanyak di Bali yaitu sejumlah 446 Unit atau dengan presentase sekitar 70% dari keseluruhan usaha Money Changer yang ada di Bali. Dari sekian banyak unit usaha Money Changer tersebut, dalam pelaksanaan kegiatanya masih ditemui permasalahanpermasalahan seperti temuan adanya Money Changer tidak berizin, adanya beberapa modus penipuan terkait usaha Money Changer, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terkait Money Changer yang tersertifikasi dan yang tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan sistem pembayaran terhadap rupiah salah satunya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Berdasarkan kajian menggunakan Teori Implementasi Charles O Jones , hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang telah terpenuhi dengan baik seperti indikator Produktivitas, Akuntabilitas, Kualitas Layanan, dan Responsibiltas. Sedangkan indikator Responsivitas menunjukkan hasil yang baik akan tetapi kurang optimal, kekurangan tersebut sebagian besar karena kurangnya sosialisasi, pengawasan secara onsite atau langsung, dan sumber daya manusia serta kurangnya aktivitas kerjasama dengan organisasi tingkat dasar untuk melaksanakan pengawasan secara langsung.
Kinerja, Money Changer, Pengawasan, Valuta Asing
PERAN SERTA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAMPENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA TARO KECAMATANTEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
Desa Wisata Taro yang memiliki potensi alam sebagai asset penunjang dalam pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk mengelola serta mengembangkan suatu objek wisata. Pengembangan pariwisata desa Taro ini dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Taro yang merupakan bentukan dari Kemenparekraf dan melahirkan Kelompok Sadar Wisata ini. Pokdarwis ini adalah lembaga sukarelawan berbasis masyarakat dengan harapan terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pengembangan kepariwisataan di desa tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Taro dalam pengembangan pariwisata yang ada di Desa Wisata Taro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kwalitatif dengan lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam mengenai Desa Wisata Taro dalam pengembangan desa wisata meskipun masih menghadapi situasi pandemi namun lebih fokus menjaga asset alam yang dimiliki
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Potensi Alam , Desa Wisata
RELEVANSI KONSEP CATUR YUGA DENGAN REALITA BERMASYARAKATDAN BERNEGARA SAAT INI
Catur Yuga merupakan pembagian jaman menurut agama Hindu. Setiap jaman tersebut memiliki karakter yang berbeda. Pada jaman Satya Yuga atau Krta Yuga, kebenaran mendominasi, tidak ada orang berbuat menyimpang dari ajaran agama. Tapasya menjadi kewajiban utama pada jaman ini, dan manusia berumur panjang serta hidup dalam keharmonisan. Memasuki jaman Treta Yuga, manusia sudah mulai tertarik akan hal yang bersifat duniawi, manusia mulai meninggalkan tapasya. Pada jaman Dvapara Yuga, sifatsifat manusia mulai muncul secara perlahan, dapat dikatakan antara darma dan adarma memiliki porsi yang seimbang. Jaman yang memiliki karakter buruk adalah jaman kali. Pada jaman ini kejahatan merajalela, para pemimpin tidak lagi menjadi pelindung rakyat melainkan menjadi pencuri hak-hak rakyat dan maraknya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara. Degradasi moral, dan lunturnya etika serta menurunnya kualitas spiritual menjadi indikator jaman ini. Konsep Catur Yuga banyak diulas dalam kitab-kitab Purana, meskipun terkesan seperti sebuah ramalan, namun hal ini patut dicermati dengan baik. Apabila dikaitkan dengan realita kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia pada Kali Yuga ini. Dalam Wisnu Purana dikatakan hal dapat dilakukan pada jaman kali dan mendatangkan pahala yang besar adalah dengan menyebut nama suci Tuhan berulang kali (namasmaranam). Sedangkan dalam Siwa Purana disarankan untuk membaca kitab ini dengan sepenuh hati maka seseorang akan terhindar daro dosa dan mencapai kesadaran Siva. Dengan meningkatkan bakti baik itu dengan cara sravanam, kirtanam, smaranam, padasevanam, arcanam, vandanam, dasya, sankhya, dan atmanivedanam, niscaya dapat menangkal pengaruh buruk di jaman kali.
Konsep Catur Yuga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini
FAKTOR-FAKTOR PENGARUH EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKOLAHStudi Kasus SMK PGRI Klungkung
Dunia pendidikan formal, menjadi salah satu faktor dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kerja dan hasil kerja yang berkualitas. Banyak faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan. Salah satunya yang paling menentukan adalah kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah akan sangat tergantung terhadap peranan seorang guru sebagai seorang pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan pengawasan dari sistem kebijakan sekolah untuk menghasilkan kinerja pendidikan yang baik dan berkualitas. Guru yang berkualitas dan menunjukkan kinerja yang efektif akan sangat mempengaruhi kinerja pendidikan itu sendiri. Hal ini juga yang semestinya berlaku dan berjalan di SMK PGRI Klungkung. Penelitian ini memfokuskan diri pada Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Kebijakan Sekolah. Metode penelitian dilakukan dengan deskripsi kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif serta analisis data menggunakan deskriptif naratif, yaitu reduksi data, penyajian data dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat delapan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan sekolah.Oleh karena itu efektifitas kebijakan sekolah dalam peningkatan kinerja pendidikan di SMK PGRI Klungkung memiliki katagori sangat baik dilihat dari sistem perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi
efektivitas kebijakan, kinerja pendidikan dan guru
Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama
PROFESIONALISME GURU DALAM DUNIA PENDIDIKANPROSES BELAJAR MENGAJAR BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTERDI MASA PANDEMI COVID-19
Guru yang profesional adalah memiliki tanggung jawab dalam membina, membimbing, mendidik, menilai dan mengevaluasi para peserta didiknya untuk dapat memiliki pendidikan karakter yang berkualitas. Seorang guru juga harus bisa menyesuaikan dirinya secara terbuka, bijaksana dan dapat merespon dengan baik terhadap masuknya era globalisasi di jaman sekarang ini. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi seorang guru, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter adalah 1) arus globalisasi yang semakin pesat, 2) krisisnya suatu identitas, moral dan sosial dari suatu bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan cara strategis dalam menjadikan suatu generasi bangsa yang memiliki pendidikan karakter berkualitas. Metode yang digunakan yakni penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya, profesionalisme seorang guru dalam proses belajar mengajar dapat menjadikan pendidikan karakter yang berkualitas terhadap peserta didik terutama di masa pandemi Covid-19 ini
Guru, profesionalisme, pendidikan karakter, covid-19
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIFDI MASA PANDEMI COVID-19
Pandemi yang diakibatkan oleh wabah Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan manusia. Wabah ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun juga berdampak pada perekonomian serta pola kehidupan manusia. Kebijakan tentang social distancing di Indonesia telah mengubah pola pelayanan publik menjadi pelayanan dengan sistem online. Model pelayanan online membuat masyarakat yang belum terbiasa menggunakan infrastruktur internet mengalami hambatan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Perubahan model pelayanan akibat dari wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat dan pemerintah dapat beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru atau new normal. Pada masa new normal penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui pembatasan interaksi sosial dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Birokrasi harus mampu menghasilkan inovasi dan kreatifitas untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga wabah Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi birokrasi dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagai pelayan publik. Inovasi layanan berbasis online yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat akan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bukan merupakan halangan dalam memperoleh pelayanan publik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Inovatif di masa pendemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan studi literasi.
PENGARUH GLOBALISASI PELAKSANAAN HARI RAYA NYEPIDALAM BALI KEKINIAN
Pelaksanaan hari Raya Nyepi dilaksanakan setiap tahun sekali. Seluruh masyarakat Hindu melakukan persiapan dalam pelaksanaan tersebut,akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing-masing daerah, umat Hindu menyambut dengan perbedaan pemahaman dan aktivitas dalam Bali kekinian dengan dipengaruhi globalisasi jaman. Jika di lihat dari pengertian Nyepi maka Nyepi berasal dari kata sepi yang artinya sunyi, senyap, lenggang, tidak ada kegiatan. Kemudian Hari Raya Nyepi adalah Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan/kalender Saka, yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi (tiap 1 Januari), Tahun Baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi dan melaksanakan catur brata penyepian yang di dalamnya berisi antara lain; (1) Amati Geni (tidak boleh menghidupkan api), (2) Amati Karya (tidak boleh bekerja), (3) Amati Lelungan (tidak boleh bepergian keluar rumah), (4) Amati Lelanguan (tidak boleh melaksanakan hiburan). Di dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang di bahas oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan tata cara dalam rangkaian pelaksanaan Catur Brata Penyepian
SINERGI PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONAPADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASANKEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURATDI KELURAHAN DELOD PEKEN KABUPATEN TABANAN BALI
Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Studi kasus di Kelurahan Delod Peken, Tabanan, Bali, Indonesia menunjukkan sinergitas positif antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah lokal dan akar rumput dalam penanggulangan pandemi ini.. Komitmen tercermin dari kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk penerapan kondisi darurat Covid-19 pada tanggal 3- 20 Juli 2021. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kondisi penurunan angka terjangkit dan kematian menjadi kewajiban setiap pribadi, aparat dan pemerintah. Kompleksitas pelaksanaan menjadi tantangan. Belum tersedia obat dan sebaran penularan masih tinggi di Tabanan. Sinergi di wilayah ini terjadi kerena kesadaran pemerintah dan akar rumput untuk saling menjaga dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Program pemerintah untuk imunisasi vaksin 1 juta per hari menjadi solusi sementara. Sementara solusi jangka panjangnya adalah bagaimana pendidikan kesehatan sejak dini dilaksanakan dengan penerapan 5 M (mencuci tangan dengan air yang mengalir, menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas) dan 3T (testing, trecing, treatment)
sinergi, covid-19, keberlanjutan, PPKM Darurat, pembatasan sosial
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAANPROGRAM 2019 UNTUK PELAYANAN PUBLIK,DI DESA TARO, KECAMATAN TEGALLLANG,KABUPATEN GIANYAR(KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK)
Walaupun di tengah keterbatasan anggaran, Kepala desa Taro pada tahun 2019 telah mencapai banyak keberhasilan dalam program pelayanannya kepada masyarakat Adapun program tersebut antara lain, program infrasturktur jalan yang dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, program administrasi kependudukan online, program pembanguanan desa wisata yang memperoleh juara harapan nasional, penghargaan kalpataru dan Program Kelompok Wanita Tani (KWT) meraih juara satu propinsi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi atau pengamatan oleh peneliti, wawancara peneliti dengan responden, dukumentasi yaitu dengan mengumpulkan tulisan, fhoto tempat penelitian dan kepustakaan, terutama yang ada pada kepustakaan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan makna atas fenomena yang muncul dengan analisis isi (content analisys). Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatananalisis isi, untuk memahami komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala desa Taro. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kepala desa Taro dalam kepemimpinannya menggunakan strategi komunikasi politik melalui pelaksanaan visi misi pemerintah desa Taro dengan program kerja. Kerjasama yang telah dilakukan dengan lembaga dinas, adat, kelompok masyarakat, dan media massa serta penggunaan simbul. Fungsi komunikasi politik dilaksanakan dengan memberi informasi membentuk jaringan dan memmberi solusi. Implikasi komunikasi politik kepala desa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Taro.
Kepemimpinan, Pelayanan Publik, Komunikasi politik
HADAPI PINDEMI COVID-19 DALAM PEMBERDAYAAN PEMERATAAN DIPERDESAAN DALAM MANIPOLUSDEK SEBAGAI PERSEPEKTIF PENDIDIKANPOLITIK NAWACITA JOKOWI DI ERA MILINEAL
Ketimpangan dan kemiskinan terutama di perdesaan menjadi salah satu tantangan bangsa indonesia. Dibandingkan dengan perkotaan, proporsi penduduk miskin akibat dilema hadapi pindemi covid-19 jauh lebih banyak di desa. Apalagi di desa-desa terpelosok, daerah pinggiran atau daerah tertinggal, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Karena itu, pembangunan perdesaan menjadi prioritas. Dana Desa dengan jumlah besar disalurkan dan terus meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal dan pemenuhan infrastruktur dasa serta pembiayaan akibat dilema hadapi pindemi covid-19. Untuk menanggulangi kemiskinan akibat pindemi covid-19 diperdesaan dan mengatasi ketimpangan antar desa dan desa dengan kota, pemerintah menetapkan strategi “membangun dari pinggiran dilema hadapi pindemi covid-19” sesuai agenda Nawacita. Pemerintah yakin pembangunan berbasis perdesaan sangat penting karena bisa memperkuat fondasi perekonomian negara serta mempercepat pembrantasan kemiskinan akibat dilema hadapi pindemi covid-19 dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pentingnya desa juga diakui oleh lembaga non pemerintah. Salah satunya kaloborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahtraan ( Kompak), lembaga kemitraan pemerintah indonesia dan Australia. Dalam laporan analisis kebijakan berjudul : “DANA DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN AKIBAT DILEMA HADAPI PINDEMI COVID- 19”: tim ahli dari kompak menyebutkan desa mempunyai posisi strategi sebagai basis perubahan.
Tahun 2019-2021 pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa, akibat dilema hadapi pindemi covid-19
TRADISI PROSES MÉSBÉS BANGKÉ ( MENCABIK MAYAT) DIBANJAR BURUAN KECAMATAN TAMPAKSIRING KABUPATENGIANYAR BALI
Tradisi Mesbes Bangke atau mencabik-cabik mayat yang ada di Bali. Untuk kalian yang pertama kali mendengar atau melihat bagaimana tradisi ini digelar, tentu akan membuat kalian tercengang, karena memang jasad tubuh orang yang meninggal (bangke) atau mayat dicabik-cabik oleh warga dan itu hanya ada di Banjar Buruan, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi sangat dimaklumi untuk warga yang belum kenal dan masih awam akan tradisi tersebut, tentu akan terkesan aneh dan mengerikan. Tentunya akan timbul pertanyaanpertanyaan dari kalian, apa benar ada tradisi mencabik mayat?. Meskipun ini merupakam tradisi yang tentunya warisan dari leluhur, tetapi ini merupakan tradisi yang ekstrim dan tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh manusia, apa mungkin ini bisa dilaksanakan?. Jawaban dari semua pertanyaan itu adalah ya, tradisi ini memang bisa dikatakan ekstrim, unik, langka dan juga kegiatan yang tidak lazim dilakukan apalagi dijadikan tradisi.
Tradisi, Proses Mésbés Bangké, Banjar Buruan
MANIPOL USDEK SEBAGAI TANTANGAN PENDIDIKANPADA JAMAN REFORMASI BAGI GENERASI PENERUS BANGSA
Manipol USDEK adalah Manisfesto Politik dari Presiden Soekarno atas keadaan Bangsa Indonesia yang terjadi pada 5 Juli 1959 terkait pertanggunjawaban presiden yang isinya yaitu: 1) Undang - Undang Dasar 1945, 2) Sosialisme Indonesia, 3) Demokrasi Terpimpin, 4) Ekonomi Terpimpin, 5) Kepribadian Bangsa Indonesia. Manipol USDEK dapat dikaitkan dalam situasi pendidikan pada jaman reformasi untuk mendapatkan jalan keluar permasalah bangsa dalam memajukan rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas, berbudi pekerti, dan mempunyai karakter nasionalisme dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan Bangsa Indonesia yang dari negara terjajah sampai menjadi negara berkembang dan menuju negara maju perlu diulas kembali maksud dan tujuan dari pertanggungjawaban Presiden Soekarno agar masyarakat tahu sejarah bangsa Indonesia dalam menjalankan roda kepemerintahan. Pada jaman reformasi ini perkembangan teknologi sangat pesat maka perlu diselaraskan antara konsep yang disiapkan dan konsep tindaklajut keadaan perkembangan situasi bangsa agar jangan masyarakat hanya terpaku dalam kejadian masa lalu yang mengakibatkan bangsa ini menjadi paranoid terhadap perkembangan jaman. Maka hanya melalui pendidikan rakyat Indonesia bisa membangun bangsa ini lebih baik dan bisa bersaing di kancah internasional jika pendidikan yang tepat dapat diberikan kepada generasi penerus bangsa.
Agama memiliki Ketahanan terhadap arus peradaban yang pada era Renaisans melahirkan Ilmu pengetahuan modern seturut dengan teknologi dan sistem birokrasi instrumental. Meminjam gagasan perkembangan berikutnya, meminjam gagasan Lyotard bahwa masyrakat telah terkomputasi dimana sistem-sitem sosial bahkan budaya kini lebih terlembaga, terprogram, tersistematisasi, sekaligus tergantung dengan teknologisasi. Seluruh kehidupan bergantung pada alat yang kita miliki, namun demikian dalam ketergantungan itu agama tetap memiliki peranan dalam kehidupan sosial. Eksistensi agama memberi gambaran bahwa betapa manusia merasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak menjawab seluru persoalaan kemanusiaan.
Agama, Kehidupan sosial, Ilmu Pengetahuan
GAYA KEPEMIMPINAN MEMPENGARUHI KINERJA ANGGOTAORGANISASI
Gaya Kepemimpinan Dalam Organisasi adalah untuk mengetahui bagaimana cara memimpin sebuah kelompok atau organisasi. Selain itu juga dapat mengetahui pengaruh dari gaya-gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Terdapat berbagai macam gaya-gaya memimpin. Semua gaya kepemimpinan itu masing-masing memiliki ciri tersendiri dan itulah yang menjadikan seorang pemimpin dapat memimpin kelompoknya dengan caranya sendiri yang pastinya akan bertujuan sama seperti pemimpin pada umumnya yang ingin mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi organisasi dan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu.Apapun bentuk gaya kepemimpinannya akan mempengaruhi cara orang bekerja sebagai individu atau sebagai kelompok. Dalam kenyataannya pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi
MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Betapa pun baiknya rumusan sebuah kebijakan publik jika gagal diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak ada gunanya. Implementasi kebijakan adalah salah satu sekuen determinan dalam seluruh proses kebijakan publik, karena dia langsung berhubungan dengan kinerja suatu kebijakan, terwujudnya tujuan dan hasil (output dan outcomes). Karenanya, memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting, yaitu pertama-tama dengan mehami dengan baik dan benar seluruh prosess kebijakan publik, terlebih faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang berpengaruh yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelskana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, mudah tidaknya masalah yang akan digarap, kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat. Kedua, mengawal implementasi kebijakan publik dengan penuh tanggungjawab melalui monitoring, evaluasi, dan pengganjaran.
Efektivitas, kebijakan publik, implementasi kebijakan
TINJAUAN BUDAYA PIDATO PRESIDEN JOKO WIDODO PASCAVAKSINASI PERTAMA DI INDOESIA
Pidato yang singkat saat Presiden Jokowi pada tanggal 13 Januari 2021 mendapatkan vaksinasi pertama ini melahirkan wacana besar mengenai keterlibatan semua pihak dalam satu masalah, tidak memandang SARA dan golongan. Interaksi yang terjadi menyentuh ranah global karena diberitakan melalui jaringan media sampai ke ranah kelompok-kelompok kecil melalui aplikasi-aplikasi media sosial. Interaksi melalui media mengena kepada golongan tua, muda sampai milenial untuk membuktikan bahwa vaksinasi ini hanya salah satu cara untuk memastikan setiap orang mendapatkan alternatif solusi kesehatan di masa pandemi selain kebiasaan yang diterapkan dalam protokol kesehatan yaitu cuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar harus memastikan bahwa vaksin yang beredar telah tersertifikasi halal. Kesiapan mental penting untuk dipahami dan dilaksanakan melalui mitigasi atau pencegahan secara terus menerus dan berkesinambungan. Masyarakat harus memahami dan belajar dari penanganan bencana di negara lain.
pandemic; Covid-19; man sana incorpore sano; mitigasi; pidato
DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19MELAKUKAN STUDY WORK FROM HOME
Berdasarkan laporan ABC News 7 Maret 2020, penutupan sekolah terjadi di lebih dari puluhan negara karena wabah COVID-19. Menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), setidaknya ada 290,5 juta siswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup. Di tingkat perguruan tinggi Amerika serikat, wabah virus corona juga menunjukkan intervensinya. Gara-gara COVID-19, program pertukaran mahasiswa antar negara harus distop. Ini banyak dilakukan oleh universitas di AS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mendapatkan informasi kendala proses belajar mengajar secara online di rumah akibat dari adanya pandemic COVID-19. Penelitian menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi kendala dan akibat dari pandemic COVID-19 terhadap kegiatan proses belajar mengajar di Universitas Mahendradatta. Dalam penelitian ini, responden sebanyak 6 (enam) orang diantaranya adamahasiswa, orang tua dan dosen. Untuk tujuan kerahasiaan, responden diberi inisial R1, R2, R3, R4, R5 dan R6. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar online yaitu penambahan biaya kuota internet yang meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya, kemudian kendala pada sinyal internet sehingga mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif
pandemi covid-19, belajar mengajar, online, bekerja dari rumah
IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(SDGS) DESA
Paradigma pembangunan desa saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Pemerintahan saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini dilakukan karena dengan pembangunan desa secara berkelanjutan akan memberikan maanfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan karena menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif membuat masyarakat merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangunan. Prioritas pembangunan desa saat ini sudah diarahkan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). BPD sebagai lembaga “parlemen” di desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan. BPD harus dimaksimalkan perannya dalam mewujudkan pola pembangunan yang partisipatif dengan merancang pembangunan yang betul-betul merupakan kehendak masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DIKABUPATEN GIANYAR
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Seperti yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan Kampanye Pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian pelaksanaan kampanye di kabupaten Gianyar sehingga di rumusan masalah yakni 1. Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar ? Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang Penulis pergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Adapun simpulan dalam penelitian ini yakni 1. Implementasi PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan, Serta Penyelenggara Pemilu dapat dengan baik memfasilitasi Peserta Pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019. 2. Faktor-faktor penghambat Implementasi PKPU Nomor 23 tentang kampanye Pemilu tahun 2019 adalah Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, Faktor Karakteristik Agen Pelaksana, Faktor Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan terakhir adalah Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang ada di Kabupaten Gianyar.
Implementasi Kebijakan dan Kampanye Pemilu
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN DALAM PENGELOLAAN PASARTRADISIONAL DAUH PALA KECAMTAN TABANAN KABUPATEN TABANAN
Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauhpala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Dengan indikator: Akurat, Terpusat, Tepat waktu, Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan opersaional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan di Pasar Dauhpala dengan indikator yang disebutkan di atas belum dapat dikatakan efektif, masih banyak adanya permasalah yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan. Dengan berbagai hambatan yang di hadapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta anggaran yang belum memadai. Saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut, dalam melakukan pengawasan tidak hanya dilakukan seminggu sekali, atau pada saat tertentu saja.Dalam melakukan pengawasan petugas seyogianya mampu juga menyampaikan arahan bagi pedagang yang pola fikirnya masih kaku agar terciptanya budaya tertib dan bersih.untuk melaksanakan pengawasan yang efektif, perbanyak sarana pengawasan seperti kendaraan bermotor
PERANAN KEPALA BIDANG OBJEK DAN DAYA TARIK PARIWISATA DINASPARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DESAWISATA MEGATI DI DESA MEGATI KECAMATAN SELEMADEG TIMURKABUPATEN TABANAN
Pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian global dengan tingkat perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan pariwisata Bali telah menjadi leading sector atau generator penggerak yang terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi , sehingga munculnya sektor pariwisata di Bali memberikan perubahan positif pada perkembangan destinasi wisata. Perkembangan pariwisata sebagai industri yang mengutamakan jasa dan pelayanan menunjukan peran yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya yang menyebutkan bahwa : “ Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangannya dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu” . Desa Wisata Megati terletak di kecamatan Selemadeg Timur. Desa wisata ini menawarkan hamparan persawahan yang menghijau dan terasering yang sangat indah yang sangat bagus untuk wisata trekking Terdapat faktor-faktor penghambat dalam implementasi peran Kepala Bidang objek dan Daya Tarik Pariwisata Desa Megati sehingga dirumuskan masalah yakni 1. Kurangnya SDM yang fungsional dalam melayani wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke DTW Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan 2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan 3. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh Bidang Daerah Tujuan Wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang Penulis pergunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini Kepala Bidang objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Sangat berperan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui komunikasi, koordinasi, motivasi, pelatihan bahasa inggris, skill training dan pelatihan teknologi sehingga sumber daya manusia menjadi meningkat. Promosi memiliki peranan sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisata baik kunjungan wisata domestik maupun mancanegara. Belum tercapainya peningkatan kunjungan pariwisata di Daerah Tujuan Wisata Desa Megati karena tahun 2019 Gunung Agung meletus dan tahun 2020 sampai tahun 2022 ada pandemi Covid 19, mudah – mudahan pandemic covid 19 ini cepat berakhir dan kunjungan wisatawan meningkat.
peranan, daerah tujuan wisata (DTW), Megati
MEMBUKA PINTU KEBIJAKAN TERHADAP DESA ADAT YANGBERKARAKTER DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI BADUNG
Relasi pemerintahan daerah terhadap desa adat sangat besar mengingat Badung yang memiliki potensi seni budaya sebagai identitas yang berkarakter cukup dikenal oleh dunia luar, menyebabkan Badung dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun, pengembangan Badung sebagai daerah tujuan wisata harus dilakukan dengan berbagai macam cara oleh pemerintah daerah sejak awal th 1970. Akan tetapi, Badung saat ini dijadikan pilot proyek tujuan wisata yang berkarakter dari generasi-kegenerasi, karena potensi seni budaya Badung telah banyak di promosikan di luar negeri. Mengembangkan Badung sebagai daerah tujuan wisata, menimbulkan pergulatan identitas budaya antara kebijakan berkarakter terhadap kepentingan pemerintah pusat dengan kepetingan pemerintah daerah Badung dan para stackholder sebagai pelaku wisata. Pemerintah pusat membutuhkan devisa sedangkan pemeritah daerah ingin mempertahankan identitas budaya Badung sebagai budaya yang berkarakter bagian dari kegiatan keagamaan, adat istiadat, ritual serta agama. Namun dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan serta mengkaji seni pertunjukan, (seni tari, seni kerawitan) sebagai salah satu warisan desa adat dengan berbasis seni budaya Badung, ditengah-tengah pergulatan identitas itu. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana mengembangkan seni pertunjukan yang berkarakter, seni tari, seni kerawitan dalam binkai tradisional Badung dalam pergulatan itu? dan, bagaimana pemerintah daerah Badung mempertahankan identitas desa adat dalam seni budaya?. Untuk mengkaji permasalah di atas digunakan metode penelitian kwalitatif, dengan teori hegemoni. Hasil kajian ini menunjukan bahwa seni pertunjukan tradisional Bali mengalami sekularisasi, dan konsep pariwisata budaya mengalami perubahan menjadi industri wisata yang berkelanjutan serta mensejahterakan masyarakat Badung.
kebijakan, desa adat berkarakter, pariwisata
KEGADUHAN PEMBERLAKUAN PERDA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANGRETRIBUSI ODTW DI KINTAMANI
Pemberlakuan Perda nomor 37 tahun 2019 tentang retribusi Obyek Daya Tarik Wisata (OTDW) di Kintamani ditujukan untuk menindaklanjuti penataan obyek, menjaga ketertiban, kenyamanan pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bangli. Namun dalam pelaksanaannya telah mengundang polemik berkepanjangan dari banyak pihak. Pro kontra terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat luas, pedagang kecil, pengusaha wisata, namun juga kegalauan diinternal pemerintah daerah terutama terkait pemahaman dan penerapan peraturan tersebut. Penerapan perda yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pelaku pariwisata dapat menggangu kelancaran lalu lintas dan merugikan masyarakat pengguna jalan serta merugikan pengusaha pariwisata yang berusaha di Kintamani dan sekitarnya.Penelitian ini untuk mengetahui tujuan diberlakukannnya perda di atas dan implikasinya terhadap masyarakat khususnya pengusaha yang ada di Kintamani. Penelitian dengan metode wawancara, observasi dan dekumentasi disajikan secara naratif.
G-20 EMPOWER MENDORONG UPAYA MENGUATKAN POSISIPEREMPUAN SEBAGAI PENGUSAHA DALAM MENINGKATKANPEREKONOMIAN NASIONAL
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak objek pariwisata untuk dikunjungi, baik wisata alam maupun wisata buatan. Tingginya minat masyarakat yang ingin berkunjung di berbagai objek pariwisata, membuat industri pariwisata dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan sebagai sumber devisa negara. Dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam kelompok G-20. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah strategi apa yang dibahas dalam G20 terkait peran perempuan dalam meningkatkan Perekonomian dan Bagaimana Peran Nyata Perempuan G20 dalam meningkatkan Perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dibahas dalam G20 terkait peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian nasional adalah pPertama produktivitas perempuan pascapandemi dan kedua perspektif kalangan swasta terhadap entrepreneurship (wirausaha) kalangan perempuan. Adapun peran nyata perempuan G20 untuk meningkatkan perekonomian antara lain:Peran kewirausahaan oleh kaum perempuan melalui inklusi bisnis.Indonesia memiliki lebih dari 64 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 60%. Dari jumlah itu, sekitar 64% di antaranya melibatkan kaum perempuan. Selain itu Perempuan memiliki peran yang strategis pada UMKM di Indonesia, di mana sebanyak 34% usaha menengah dijalankan oleh perempuan, bahkan 50,6% usaha kecil dan 52,9% usaha mikro juga dijalankan oleh perempuan
G-20 Empower, posisi perempuan, pengusaha, peningkatan perekonomian
PROVINSI BALI MEMBANGUN NILAI BUDAYA DALAMPESTA KESENIAN BALI (PKB)
Kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Provinsi Bali dijadikan sebagai wadah kreativitas para seniman dalam upaya ikut mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali yang adiluhung. Festival atau parade gong kebyar merupakan acara dalam agenda PKB yang sangat bergengsi. Dalam festival acara tersebut dapat menyaksikan karya seni sebagai hasil kreativitas para seniman dan kepiawaian para pengrawit dalam memainkan gamelan gong kebyar. PKB membuat masyarakat Bali untuk selalu berkreativitas memenuhi kehidupan berbudaya. Dengan demikian kreativitas berkesenian untuk menghasilkan karya cipta dan seni masyarakat Bali tidak akan pernah berhenti. Untuk menggali dan mengembangkan gagasan-gagasan baru adanya gagasan kesenian dalam rangka menyambung kelangsungan berbudaya. Penggalian dan pengembangan gagasan baru dalam berkesenian dipakai untuk mengimbangi adanya distribusi budaya asing akibat globalisasi secara menyeluruh. Adanya gagasan baru dapat menuntun prilaku masyarakat dalam konteks berpikir, berkata, dan berbuat untuk diimplementasikan dan diwujudkan dalam bentuk karya cipta seni budaya
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DESAMELALUI OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif berarti bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Partisipasi masyarakat termasuk pemuda dalam pembangunan desa sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan. Pemerintah desa harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi para pemuda untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan sehingga kreativitas dan inovasi para pemuda dapat dimanfaatkan untuk halhal yang positif. Pemuda perlu diberikan wadah bagi mereka untuk merancang gagasan serta melaksanakan program-program pembangunan di desa. Wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah desa dalam mensukseskan program pembangunan adalah Karang Taruna yang dibentuk sebagai organisasi bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan di bidang organisasi serta mampu berkontribusi dalam pembangunan desa menuju kesejahtraan sosial. Penguatan fungsi kelembagaan Karang Taruna dapat terjadi apabila didukung oleh semua komponen termasuk penyediaan sarana dan prasaran serta anggaran. Dengan kelembagaan yang kuat, pengurus Karang Taruna akan mampu mengorganisir para anggota untuk dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui optimalisasi peran Karang Taruna.
pembangunan, partisipasi, pemuda dan desa
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLUNGKUNG
Pemerintah Kabupaten Klungkung Bali merupakan salah satu Kabupaten yang melakukan reformasi birokrasi dalam rangka penyederhanaan kemudahan proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP melalui E-Government. Tujuan penelitian adalah mengetahui analisis kebijakan E-Government dan faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Implementasi E-Government di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung menunjukkan kecenderungan sikap yang semakin membaik. Dimana hasil pembahasan menunjukan bahwa Standar dan sasaran kebijakan E-Government telah berpedoman pada PP 138 Thun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP melalui Aplikasi online yaitu Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (Sicantik). Sumber daya secara umum telah mampu melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka efektifitas pelayanan. Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas berjalan dengan baik Karakteristik birokrasi pelaksana cukup berjalan dengan baik dimana Struktur Organisasi dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan karakteristik organisasi. Birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif. Pelaksana pelayanan publik dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh PTSP melainkan melibatkan dinas teknis, mengedepankan proses dan prosedur. Faktor-faktor yang menghambat implementasi EGovernment adalah Isi Kebijakan pelayanan publik terdapat perbedaan persepsi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung dengan tim teknis terkait pelayanan administratif dan juga belum memiliki mall pelayanan publik untuk memudahkan proses perizinan dan nonperizinan. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, faktor penghambat berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy, dan etika. Masalah berikutnya adalah kualitas pelayanan minimal. Selain itu internal lainnya adalah penempatan posisi yang dibangun horisoltal antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pembagian potensi dalam struktur birokrasi tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur mengenai waktu, dengan demikian SOP perlu di sosialisasikan ke pelaksanan dan seluruh pengguna layanan.
e-government, kebijakan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)