IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT LEMBAGA PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DI KABUPATEN BADUNG

Yulia Prasetya Darmayanti, I Wayan Sedia, Emma Ratna Sari Moedy

Abstract


Berdasarkan perolehan dari sebuah pengamatan atau analisis yang telah diperbuat ditemukan bahwa peran penyelenggaran pemilu yang telah diharapkan dan dupayakan oleh bawaslu yang harus secara luberjurdil harus dibutuhkan adanya partisipasi masyarkat yang mau bekerja sama sama dalam hal kejujuran dalam memilih. Adanya partisipasi masyarakat ini maka pekerjaan dari bawaslu akan sangat maksiamal dan dabat berjalan secara luberjurdil.Kendala paling krusial yang dihadapi Bawaslu Kabupaten khususnya adalah dinamisnya peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan/atau provinsi. Sifat dinamis ini tentu dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu di tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga permanen di jajaran paling dasar, mengingat banyaknya peraturan pelaksana dalam bentuk surat edaran, surat keputusan, dan/atau imbauan yang kerap kali beredar, sehingga kadang membuat penyelenggara pemilu menjadi kebingungan dalam mengimplementasikan peraturan itu dalam tahapan yang sedang berjalan.

 

 

 


Keywords


Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Full Text:

PDF

References


Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dahlan Thaib, 1993, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta.

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga, s’Gravenhage.

Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, BIP.

Miriam Budiardjo,1982,Dasar-dasar Ilmu Politik,Gramedia, Jakarta.

Ni’Matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta.

Philipus M.Hadjo, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan H.R., 2011, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, 2017, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta.

Saleh, 2017, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 1996, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, Penegak Hukum, Binacipta, Jakarta.

Sri Soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung.

Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta




DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.964

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :

Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA

 

View My Stats