PERANAN DESA ADAT DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL DI DESA PUNGGUL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

Abstract

LPD sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro sangatlah berkembang
pesat di Provinsi Bali. LPD dikatakan sebagai pusat usaha sektor informal. Eksistensi
LPD sebagai lembaga perkreditan di desa telah diakui keberadaannya berdasarkan
hukum adat. Tahun 2020 LPD di Bali berjumlah sekitar 1.433 LPD dari total 1.485 Desa
Adat di Bali yang lebih banyak melayani pinjaman bagi masyarakat desa untuk berbagai
keperluan. Oleh karena itu didalam pengurusan LPD haruslah dikelola dengan baik,
benar, transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan LPD didalam pengelolaan dan
peruntukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum
normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah
penelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil pra penelitian ini
dapat disimpulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan baik itu Pengurus dan
pengelola LPD menimbulkan sengketa. Sengketa yang dilakukan oleh Pengurus dan
pengelola LPD menimbulkan konflik kepentingan baik antara pengurus dengan krama
adat atau antar pengurus dan pengelola baik dalam tugas dan fungsi kewenangannya.
Sengketa permasalahan adat di Desa dalam ruang lingkup LPD baik itu terindikasi yang
menimbulkan kerugian desa ataupun pelanggaran Peraturan Perundang Undangan yang
berlaku seringkali sengketa tersebut diselesaikan melalui hukum Nasional dibandingkan
dengan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah LPD.