PENGARUH KEBIJAKAN MAJELIS DESA ADAT TERHADAP KETENTERAMAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BALI

Ni Ketut Eka Muliani

Abstract


Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan dunia telah
memberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional. Serbuan penduduk
pendatang akibat pengaruh di sektor pariwisata dengan beragam latar belakang, etnis,
profesi dan tujuan, menjadikan permasalahan tersendiri yang cukup komplek bagi Bali
terutama daerah yang kaya sektor pariwisatanya. Namun, di sisi lain permasalahan
terhadap ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali maka Pemerintah Provinsi Bali
untuk meningkatkan dan mempertahankankualitas tata kelola Desa Adat adalah
membentuk Majelis Desa Adat (MDA) pada Tahun 2019 berdasarkan Perda Desa Adat
di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan MDA terhadap
ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali sangat berpengaruh bagi masyarakat Bali
dan Lembaga untuk menjaga eksistensi khususnya Desa Adat dan Masyarakat Bali, serta
sebagai upaya menghindari konflik dari dampak permasalahan yang sering timbul di
masyarakat, khususnya yang terkait dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat,
kebijakan Majelis Desa Adat dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat
(gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-Awig berlaku, tata kelola mikro “ Desa
Mawacara” di level Desa Adat serta tat kelola makro “ Bali Mawacara” di level supra-
Desa Adat dilaksnakan secara konsisten, terstruktur, sistematis dan massif maka Perda
Desa Adat di Bali dapat mentransformasika Desa Adat di bali dari Desa Adat tradisional
menjadi Desa Adat yang maju, modern, sekaligus memberikan kesejahteraan, kedamaian,
ketentraman dan kebahagiaan bagi Krama Desa Adat/ Masyarakat adat.


Keywords


pengaruh kebijakan, implementasi, implikasi, ketenteraman dan kesejahteraan

Full Text:

PDF

References


Agustino, Leo.2008. Dasar-Dasar

Kebijakan Publik,

Bandung:Alfabeta

Ardhana, I Ketut, dkk. 2020. Pemetaan

Tipologi dan Karakteristik Desa

adat di Bali. Denpasar: Cakra

Media Utama (anggota IKAPI

Bali).

Artadi, Ketut. 1981. Hukum Adat Bali

Aneka Masalahnya, Denpasar:

CV.Sumber Mas Bali.

Edwards III, George C. 2003.

Implementing Public

Policy.Jakarta

Fayol, Henry. 2014. Manajemen Public

Relations. Jakarta: PT Elex Media

Mantra, IB.1996.Bali Masalah Sosial

Budaya dan Modernisasi,

Denpasar : Upada Sastra.

Tjhya Supriatna, 1993.Sistem

Administrasi Pemerintahan

Derah.Bumi Aksara,

Warren, Carol.1993. Adat and dinas:

Balinese communities in the

Indonesian State. Kuala Lumpur:

Oxford University Press.

Widjaya H. AW.2020.Pemerintahan Desa

dan Adminitrasi Desa. Jakarta.PT

Raja Grafindo Persada

Windia, P.Wayan.,dkk, 2021.Hukum Adat

dan Desa Adat di Bali.Denpasar:

Udayana University Press.

Yuda Triguna, IB Gde, 2003.Masyarakat

Sipil dalam tradisi Desa

Pakraman Untuk Masa Depan

Masyarakat di Bali.

B. PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24, Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

(Lembar Negara)

Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa. (Lembar Negara)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4

Tahun 2019 Tentang Desa Adat di

Bali. (Lembar Negara)

Eka Suadnyana, Ida Bagus Putu.

Desa Pakraman sebagai

Lembaga Adat dan Lembaga

Agama bagi Kehidupan

Masyarakat Hindu di Bali.

Ejournal (diakses pada tanggal 12

Maret 2022). Tersedia dalam URL:

https://ejournal.iahntp.ac.id

C. INTERNET

Poespita Ernawati, D. 2019. Analisis

Sinergi Desa Pakraman dan Desa

Dinas dalam Peningkatan

Partisipasi Masyarakat pada

pembangunan Desa di Provinsi

Bali. Jurnal Ilmiah . MEA (diakses

pada 7 Maret 2022). tersedia

dalam URL:

https://doi.org/10.31955/mea.vol3

.iss1.pp241-252.




DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v8i01.1254

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :

Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA

 

View My Stats