PENGARUH KEBIJAKAN MAJELIS DESA ADAT TERHADAP KETENTERAMAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BALI
Abstract
Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan dunia telah
memberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional. Serbuan penduduk
pendatang akibat pengaruh di sektor pariwisata dengan beragam latar belakang, etnis,
profesi dan tujuan, menjadikan permasalahan tersendiri yang cukup komplek bagi Bali
terutama daerah yang kaya sektor pariwisatanya. Namun, di sisi lain permasalahan
terhadap ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali maka Pemerintah Provinsi Bali
untuk meningkatkan dan mempertahankankualitas tata kelola Desa Adat adalah
membentuk Majelis Desa Adat (MDA) pada Tahun 2019 berdasarkan Perda Desa Adat
di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan MDA terhadap
ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali sangat berpengaruh bagi masyarakat Bali
dan Lembaga untuk menjaga eksistensi khususnya Desa Adat dan Masyarakat Bali, serta
sebagai upaya menghindari konflik dari dampak permasalahan yang sering timbul di
masyarakat, khususnya yang terkait dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat,
kebijakan Majelis Desa Adat dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat
(gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-Awig berlaku, tata kelola mikro “ Desa
Mawacara” di level Desa Adat serta tat kelola makro “ Bali Mawacara” di level supra-
Desa Adat dilaksnakan secara konsisten, terstruktur, sistematis dan massif maka Perda
Desa Adat di Bali dapat mentransformasika Desa Adat di bali dari Desa Adat tradisional
menjadi Desa Adat yang maju, modern, sekaligus memberikan kesejahteraan, kedamaian,
ketentraman dan kebahagiaan bagi Krama Desa Adat/ Masyarakat adat.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino, Leo.2008. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik,
Bandung:Alfabeta
Ardhana, I Ketut, dkk. 2020. Pemetaan
Tipologi dan Karakteristik Desa
adat di Bali. Denpasar: Cakra
Media Utama (anggota IKAPI
Bali).
Artadi, Ketut. 1981. Hukum Adat Bali
Aneka Masalahnya, Denpasar:
CV.Sumber Mas Bali.
Edwards III, George C. 2003.
Implementing Public
Policy.Jakarta
Fayol, Henry. 2014. Manajemen Public
Relations. Jakarta: PT Elex Media
Mantra, IB.1996.Bali Masalah Sosial
Budaya dan Modernisasi,
Denpasar : Upada Sastra.
Tjhya Supriatna, 1993.Sistem
Administrasi Pemerintahan
Derah.Bumi Aksara,
Warren, Carol.1993. Adat and dinas:
Balinese communities in the
Indonesian State. Kuala Lumpur:
Oxford University Press.
Widjaya H. AW.2020.Pemerintahan Desa
dan Adminitrasi Desa. Jakarta.PT
Raja Grafindo Persada
Windia, P.Wayan.,dkk, 2021.Hukum Adat
dan Desa Adat di Bali.Denpasar:
Udayana University Press.
Yuda Triguna, IB Gde, 2003.Masyarakat
Sipil dalam tradisi Desa
Pakraman Untuk Masa Depan
Masyarakat di Bali.
B. PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
Undang-Undang Nomor 24, Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembar Negara)
Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. (Lembar Negara)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Desa Adat di
Bali. (Lembar Negara)
Eka Suadnyana, Ida Bagus Putu.
Desa Pakraman sebagai
Lembaga Adat dan Lembaga
Agama bagi Kehidupan
Masyarakat Hindu di Bali.
Ejournal (diakses pada tanggal 12
Maret 2022). Tersedia dalam URL:
https://ejournal.iahntp.ac.id
C. INTERNET
Poespita Ernawati, D. 2019. Analisis
Sinergi Desa Pakraman dan Desa
Dinas dalam Peningkatan
Partisipasi Masyarakat pada
pembangunan Desa di Provinsi
Bali. Jurnal Ilmiah . MEA (diakses
pada 7 Maret 2022). tersedia
dalam URL:
https://doi.org/10.31955/mea.vol3
.iss1.pp241-252.
DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v8i01.1254
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :
Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA
View My Stats