IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS I DENPASAR UTARA

Dewa Putu Arwidiana, Made Sudiari

Abstract


Abstrak – Visi dan Misi Pembangunan Bali periode tahun 2018- 2023 Nagun Sat Kerthi Loka Bali, maka arah kebijakan dan program Pembangunan Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang dituangkan dalam dua kelompok program yaitu, program prioritas dan program pendukung. Pengembangan kebijakan sekaligus mendukung kearifan local dan budaya Bali yang kaya dengan adat dan istiadatnya serta mengkombinasikan dengan sumber daya alam. Kolaborasi pelayanan Kesehatan yang bersifat holistic melalui pelayanan Kesehatan tradisional  terpadu dengan adat dan sumber daya alam akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan daya Tarik bagi wisatawan. Pelayanan kesehatan tradisional telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan di banyak negara. Namun, implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional di lokasi penelitian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner terkait pelayanan kesehatan tradisional. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional di di wilayah kerja puskesmas 1 Denpasar Utara menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya dukungan dari sektor kesehatan konvensional, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan tradisional, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait, pendidikan dan pelatihan bagi praktisi kesehatan tradisional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan tradisional. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional dan memperkuat peran pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem kesehatan secara keseluruhan

Keywords


kesehatyan, layanan, tradisional

Full Text:

PDF

References


Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.

Situmorang, Yuniati. Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Dan Peran Sentra P3T. Dit Bina Yankes Tradkom Kementerian Kesehatan RI.

Samsunjaya S. Mengenal Pengobatan Modern dan Alternatif. Jakarta: Visindo Media Persada; 2007.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 076/MENKES/SK/VII/2003Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang

Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo

Kementrian Kesehatan RI. 2015. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015 – 20019. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015

Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Universitas Diponegoro, Subarsono AG, 2005,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentangPedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Dunn, W. N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terjemahan Samodra )

Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya : Insancendikia.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara. Jakarta

Soekidjo, Notoatmojo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta, PT. Rineka Cipta Edisi Revisi. 36. Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Jakarta 1998.

Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian. CV. Pustaka Setia: Bandung. Hal 187. 2008

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer. 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Yankes Tradisional, Alternatif Dan Komplementer

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga. Banyumedia. Malang.




DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.1023

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :

Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA

 

View My Stats