Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Borongan Bangunan

Selvianti Joenoes, Desy Kuncahyati

Abstract


Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia sebagai modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila, oleh karena itu, tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya selain itu dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Rumusan masalah “Bagaimana bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan dan faktor penghambat perlindungan hukum Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”. Tujuan penelitian “Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum dan faktor penghambat perlindungan Terhadap  Pekerja Borongan Pembangunan Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”.Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma-norma yang trdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam karangan buku dan putusan pengadilan.Hasil penelitian perjanjian kerja yang dibuat secara lisan yang telah didominasi pihak pengusaha dalam menentukan kebijakan, perjanjian yang dibuat secara lisan menempatkan pihak pekerja borongan dalam posisi yang lemah. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap para pekerja juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keywords


Perlindungan; Hukum; Tenaga Kerja

Full Text:

PDF

References


Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

Soedarjadi, 2008, HukumKetenagakerjaan Di Indonesia, (Yogyakarta :PustakaYustisia), hal. 5

Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-PokokHukumKetenagakerjaan Di Indonesia.

Pius Partanto, 2001, KamusIlmiah Popular. Surabaya :Arkola, hal. 345.

DwiyantoAgus, 2006, ReformasiBirokrasiPublik di Indonesia, Yogyakarta: GadjahMada University Press. hal. 45.

Hartono, Judiantoro, SegiHukumPenyelesaianPerselisihanPerburuhan, (Jakarta: RajawaliPers, 1992), hal. 10.)

Tjepi F. Aloewic, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerjadan Penyelesaian Perselisihan Industrial, Cetakan ke-11, (Jakarta: BPHN, 1996), hal. 32.

Kartasapoetra, dan Rience G. Widianingsih. Pokok-pokok Hukum Perburuhan. Bandung, Armico, 1982, hlm. 73

Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2000, hlm. 35.

Djumadi. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm. 36.

Asikin, Zainal. 2004. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widyadharma, Ignatius R.2003. Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wibowo, Bonoe S. 2002. Himpunan Peraturan Perundangan Ketenegakerjaan. Yogyakarta: Andi

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum.

Fenny Nathalia Khoe, 2013, Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Kerja atau Serikat Buruh




DOI: https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.260

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Raad Kertha Indexed By :

Jurnal Ilmiah Raad Kertha site and its metadata are licensed under CC BY-SA

View My Stats