IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Abstract

Kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah telah mendekatkan pelayanan dan pembangunan nasional kepada masyarakat di daerah. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui pos-pos belanja yang akan dialokasikan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga proses pembanguanan yang dilaksanakan dapat menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif mulai proses perencanaan hingga evaluasi akan mampu mewujudkan tujuan secara optimal.  

Pelaksanaan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan. Proses penganggaran pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dengan tahapan berupa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terbuka. Usai Musrenbang pada tingkat desa/keluarahan dilanjutkan dengan Musrenbang pada tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan daerah diharapkan dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tulisan ini mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pendekatan tulisan ini adalah studi literasi.