ANALISIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA SUATU PERUSAHAAN SAAT PANDEMI COVID-19

I Wayan Sedia

Abstract


Pandemi covid-19 telah merubah prilaku dan pola hidup masyarakat  dan mempengaruhi produktifitas dan keberlangsungan berbagai sektor . Hal ini juga terjadi pada sektor usaha dan ketenagakerjaan, yang menyebabkan banyak pengusaha tidak mampu lagi mengoperasikan perusahaannya bahkan banyak diantaranya sudah tutup. Konskwensi dari kondisi demikian menyebabkan banyak perusahaan melakukan PHK pengangguran dan dampak sosial lainnya tidak dapat dihindari seperti, kriminalitas, gangguan kejiwaan dan lainnya.  Mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003, faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK adalah sebagai berikut: a). Pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, b). Pelanggaran atau kesalahan berat, c). Pekerja diponis bersalah atas kasus hukum yang menimpanya, d). Karena perubahan status dan kepemilikan perusahaan, e). Karena perusahaan tutup, f). Karena perusahaan pailit, g). Pekerja mangkir. Akibat pemutusan hubungan kerja, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan  kepada karyawan sesuai pasal 156 ayat (1) undang-undang No. 13 tahun 2003 yaitu, a). Memberikan uang pesangon, b). Memberikan uang penghargaan masa kerja, c). Memberikan uang pergantian hak, d). Memberikan uang pisah. Peran dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut sangat penting, sehingga hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan dapat berlangsung harmonis dalam bingkai hubungan kerja yang pancasilais. Namun dominasi pengusaha dan minimnya pengawasan pemerintah berpotensi melanggar terhadap pelaksanaan undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagi berikut: 1. Faktor-faktor apakah yang dapat  menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? 2). Bagaimana akibat huhum jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? . Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan  akibat huhum jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data bersifat naratif  atas data yang telah tersusun

Keywords


UU no 13 tahun 2003, PHK, Pengusaha

Full Text:

PDF

References


Kementrian pendidikan dan kebudayaan. Surat edaran no 4. Tahun 2020. Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid- 19).

Kemendiknas. 2011. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.Jakarta.

Kurniawan, Singgih dan A. Mutho, M. Rois. “Tawuran, Prasangka terhadap Kelompok Siswa Sekolah Lain, serta Konformitas pada Kelompok Teman Sebaya”. .Vol. 4 (2), 2004.

Prihastuti, Enis. 2013. Globalisasi Dosen Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. ANALISA, Vol. 1, No. 1, April 2013: 35 – 39.

Sari Milya & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , 41-53.

Sudarma, M. Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci. Jakarta: Rajawali Pers, 2014




DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v5i1.387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :

Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA

 

View My Stats