ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERDAMPAK PADA REFORMASI BIROKRASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TABANAN

Abstract

Pelayanan publik di Indonesia belum menunjukan kinerja yang efektif, hal ini dipicu oleh beberapa hal yang kompleks. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui apa saja dampak Kebijakan Publik  terhadap Reformsi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tabanan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada Reformasi Birokrasi (3) Untuk mengetahui bagaimanakah hasil analisis dari kebijakan publik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak Kebijakan Publik terhadap Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tabanan, antara lain: mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, memberikan dampak kerja positif kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan cepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya), masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif, masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima, DPMPTSP bisa menyelenggarakan pengawasan terhadap kinerja pegawai. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi, antara lain: Adanya komitmen dan kemauan yang kuat dimulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan level pimpinan terendah, Adanya rasa kepemilikan terhadap program-program pembaruan DPMPTSP Kabupaten Tabanan, Adanya persamaan persepsi, bahwa Reformasi Birokrasi harus dijalanan demi peningkatan kualitas hidup seluruh pegawai,  dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, adanya dukungan dana untuk melaksanakan kegiatan reformasi,  adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, Adanya komunikasi yang terpadu baik itu komunikasi internal maupun eksternal. (3) Efktifitas dari kebijakan, yaitu kebijakan sudah disampaikan melalui media online dan juga sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan sedangkan penyelenggaraannya sudah sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.