Dilema Birokrasi Dalam Democratic Governance
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Istilah good governance (untuk pengelo- laan negara/publik) ini tanpaknya insfiratif sebagaimana goverment meniru online banking.
Lihat http://www.goodgovernance.or.id/ sitemap.asp,22 januari 2004.
-----------. 2003. Bandingkan dengan Agus Dwiyanto dkk, reformasi tata pe- merintahan dan otonomi Daerah, yogyakarta:pskk UGM.
Rekruitmen staf ahli bagi para anggota DPR sejak sekitar 2002 kiranya mer- upakan upaya untuk menambal kele- mahan ini.
Seterusnya fungsi judikatif(pengawa- san) pun tidak saja dimainkan oleh lembaga peradilan,melaikan oleh semua. Semua pilar mesyarakat mel- akukan pengawasan terhadap semua pilar(check and balances)
Bandingkan dengan peter C.Dienel, Die Planungszelle, eine Alternative zur Establishment-demokratie, Oplad- en: Westdeutscher Verlag 1997.
Reformasi Administrasi,bunga rampai pemikiran administrasi negara/pub- lik,penerbit gava media,Dr.Samodra Wibawa.2005.
Jurnal ini dipersiapkan untuk jurnal cakra- waty tentang democratic governance in theory,transparansi,open good governance, dalam rangka Dies Natalis Fisipol UNMAR, Denpasar September 2020
DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.201
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :
Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA
View My Stats