Efesiensi Pengawasan Atas Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jalur Hijau
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amrah Muslimin, 1960, Ikhtisar
Perkembangan Otonomi Daerah,
Djambatan, Jakarta
Andi Mustari Pide, 1999, Otonomi dan
Kepala daerah Memasuki Abad XXI,
Cet. Kedua, Gaya Media Pratama
Ateng Syafrudin, 1973, Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan, Sumur ;
Bandung
Atmaja, 2003, Ukum Antar Wewenang
(Konsep dan Cara Penyelesaian),
Makalah Lepas (bahan Kuliah S2)
FH-UNUD, Denpasar
Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat
dan Daerah Menurut UUD 1945,
(Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
----------------- 1994, Dasar-Dasar Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Menurut
UUD 1945, Makalah disampaikan
kepada Mahasiswa Pasca Sarjana,
Unpad, , di Bandung
Bayu Suryaningrat, 1981, Desentralisasi dan
Dekonsentrasi Pemerintahan di
Indonesia,, Dewaruci Press, Jakarta
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
, Kamus Hukum
Djoko Prakoso, 1985, Proses Pembuatan
Peraturan Daerah Dan Beberapa
Usaha Penyempurnaannya,Ghalia
Indonesia, Yakarta
Hardjon M. Philippus, 1988. Perlindungan
Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina
Ilmu Surabaya.
Irawan Soejito,1984, Hub. Pemerintah
Pusat dan Pemda, Bina
Aksara,Yakarta
Jimly Asshiddiqie, 2000. Pergeseranpergeseran
Kekuasaan Legislatif &
Eksekutif, Universitas Indonesia,
Jakarta
Joharat Jayadinata, 1986, Tata Guna Tanah
Dalam Perencanaan: Pedesaan,
Perkotaan dan wilayah,ITB,
Bandung
DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v3i1.138
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :
Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA
View My Stats