Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa

Ni Luh Ketut Sukarniti

Abstract


Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan tidak mematikan eksistensi
Desa Adat. Struktur kepengurusan desa adat di Bali intinya terdiri dari Bendesa Adat atau
Kelihan Adat dan Kelihan Banjar Adat dan semua para pembantunya disebut sebagai Prajuru
Kata “juru” dalam bahasa Bali artinya “tukang” atau “petugas”.
Tata cara pemilihan Prajuru Desa Adat sesuai ketentuan awig-awig Desa Adat tidak selalu seragam
antara Desa Adat satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, pemilihan prajuru desa adat
melalui sangkepan (rapat) desa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Bagi desa adat yang
warganya sedikit, pemilihan dilakukan secara langsung dengan menyebutkan nama-nama calon
yang diajukan, kemudian diminta persetujuan dari peserta sangkepan. Bagi desa yang terdiri dari
beberapa banjar, pemilihan biasanya dilakukan melalui sangkepan para kelihan banjar dan pada
sangkepan itu para kelihan banjar menyampaikan nama-nama calon yang diajukan oleh banjarnya
masing-masing, jika memang ada. Apabila telah diperoleh kata sepakat tentang nama-nama
yang dicalonkan, susunan prajuru dan pembagian tugasnya, maka pada hari sangkepan itu
juga para calon terpilih disahkan sebagai Prajuru Desa Adat.
Adapun nama-nama jabatan dalam Prajuru Desa Adat, pada umumnya terdiri dari Bendesa
Adat/Kelihan Desa Adat sebagai pimpinan tertinggi, Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Bendahara),
Kesinoman (Juru Arah) dan pada anggota prajuru lainnya yang diadakan menurut kebutuhan
desa dan diberikan nama menurut kebiasaan di desa adat bersangkutan. Fungsi utama Desa
Adat adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang diterima secara turun
temurun di desa adat itu sendiri.

Keywords


Desa Adat, Pembentuk Disiplin dan Pemersatu Krama Desa.

Full Text:

PDF

References


Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, Pedoman

Awig-Awig Desa Adat, Penerbit

Aksara.

Ruslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila

dan UUD 1945 dalam Perundang -undangan,

Jakarta, Aksara Baru.

Soepomo, 1977, Mengenal Desa, Gerak dan

Pengelolaannya, Cetakan Pertama, PT

Internusa.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. Desa,

Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka.

Surpha, I Wayan, 2004, Eksistensi Desa Adat

dan Desa Dinas di Bali. Denpasar, Pustaka

Bali Post.

Tjokorda Raka Dherana, 1974, Pembinaan

Awig-Awig dalam Tertib Masyarakat

(Prasarana dalam Seminar Hukum I),




DOI: https://doi.org/10.47532/jic.v1i1.107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Cakrawarti Indexed By :

Jurnal Ilmiah Cakrawarti site and its metadata are licensed under CC BY-SA

 

View My Stats