Mewujudkan Pembangunan Partisipatif Dalam Penanggulangan Masalah Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah

Abstract

Pola pembangunan yang dilaksankan sejak Indonesia merdeka terus mengalami perbaikan
seiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pembangunan yang
dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat sentralistik. Sedangkan
memasuki era reformasi pola pembangunan sudah menerapkan kebijakan desentralisasi
dengan pemberlakuan aturan tentang otonomi daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnya
adalah pembanguan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah
Indonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat
adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing
serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakat
dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam
satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.