Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Kepolisian Resor (Polres) Tabanan Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas

I Ketut Bagiana

Abstract


The police patrol is carried out to find out the social and cultural conditions of the community so that community routines are known in a place where eventually one day things that are found outside the area's customs will be known, and easily overcome violations or crime in the region. It seems that to overcome the problem of traffic in this country is not enough with the Law or the Traffic Police, but also carried out by the Police in the jurisdiction of Tabanan Resort. It is necessary to grow and build public awareness of the culture of orderly traffic. For that we all need to learn polite in traffic. The formulas discussed in this study are the factors that cause traffic accidents in the Tabanan District Police Legal Area (Polres) and efforts made by the police to reduce traffic accidents in the Tabanan District Police Legal Areas (Polres). The type of research used is normative research which is supported by empirical research, using theoretical basis is the theory of the rule of law, the theory of legal protection, the theory of authority, and the police of the Republic of Indonesia. In conclusion, the causes of traffic accidents are caused by internal factors such as disobeying traffic signs, not riding safety (helmets or seat belts) when passing traffic, using excessive speed in driving, etc., and external factors such as facilities and road infrastructure does not yet reflect and does not pay attention to safety aspects, public transport management both at the central and regional levels still reflects an unhealthy management, disorderly arrangement of traffic, government attention and the public component of traffic safety and public legal compliance have not become a common concern and even considered as an accident. The efforts made to reduce traffic accidents are through penal and non-penal efforts which are translated into short-term, medium-term, and long-term programs. These programs contain strategies on public education about road traffic and traffic regulations, understanding of the vision and mission of law enforcement in the field of traffic, improving the quality of law enforcement in the field of traffic, improving facilities and infrastructure, utilizing technology, management and engineering traffic. As a suggestion of the high number of traffic accidents that have been successfully dealt with by law enforcement officials and accidents which are in plain sight still coloring the daily life of traffic is expected to be suppressed (minimized) through law enforcement measures both in the form of preventive and repressive, decisive and offset other efforts in the form of enterprising education of traffic communities and traffic engineering measures. There are a number of suggestions in this research: Government, namely the affairs in the field of education, it is recommended that a clear curriculum be made regarding traffic to the community through formal and non-formal education by involving various parties in order to make legal compliance a necessity and culture of the community.


Keywords


Police Efforts; Tabanan Resort Police; Reducing Traffic Accidents

Full Text:

PDF

References


Ali, Achmad. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.

Ali, Zainudin. 2010. Metode Penelitian hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Artz, Marjanne Termorshuize. 2004. “The Concept Rule of Law”, dalam JENTERA-Jurnal Hukum: Rule of Law, Edisi 3-Tahun II, Nopember.

Assidique, Jimly. 2000. Reformasi Menuju Indonesia Baru; Agenda Restruktusasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani, Makalah Disampaikan dalam Forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, tanggal 28 Oktober, hal. 14. (selanjutnya disebut Jimly Assidiqie I).

Azhary, Muhamad Tahir. 2003. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini, edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media.

Burkens, M. C. 1990. Beginselen Van Democratische Rechtstaat, Tjeenk Willink Zwolem.

Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busro. 1983. Asas-Asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djamali, Abdoel. 2009. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Rajagrafindi Persada.

Ericson. 2000. Childhood and Society, diterjemahkan oleh Media Pustaka

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M. Dkk. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. I, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M. 1991, Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986, Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI, Surabaya.

Harsono, Budi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Indroharto. 1991. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Kelana, Momo. 1972. Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia), Suatu Studi Histories Komparatif, Jakarta : PTIK.

_______.1984. Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga, Jakarta : PTIK.

Kunarto. 2007. Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas), Cipta Manunggal.

Lopa, Baharuddin. 2001. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Jakarta : Bulan Bintang

Manan, Bagir. 1999. Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta : Gema Media.

Marbun, SF. 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta : Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana

MD, Moh. Mahftid. 2008. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jogjakarta: Liberty.

Megawati Soekarno Putri Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara Tahun Anggaran 2003 Serta Nota Keuangannya di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Pada Tanggal 16 Agustus 2002.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty:Yogjakarta.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Noer, Deliar. 1978. Pemikiran Politik di Negeri Barat, Edisi pertama, Jakarta: Rajawali.

Purba, Medi Erwinsen. 2013, Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Purwodarminto, W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

______. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

R, Ibrahal. 2000. Pengawasan Konstitusional Antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif Dalam Sistem Pemerintahan Amerika Serikat, Disertasi, Bandung : Universitas Padjajaran.

Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru.

______. 1987. Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung : Alumni.

Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama.

Rapar, J.H. 1998. Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, H.R. 2002. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press.

Ruchiyat, Edy. 1999. Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi, Edisi Kedua, Bandung : Alumni.

Sadjijono. 2008. Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Soekanto, Serjono. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta : UI- Press.

_____. 1983. Penegakan Hukum, Bandung : Binacipta.

_____. 1987. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta : Bina Aksara.

_____. 1989. Polisi dan lalu lintas (Analsis Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju

_____. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Pertama, Jakarta : CV. Rajawali.

_____. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Pertama, Jakarta : CV. Rajawali.

Subawa. 2005. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945, Denpasar : Wawasan.

Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, Malang : UMM Press.

Suprananto, Agung. 2005. Reformasi Manajemen Keuangan Polri, Jakarta : Partnership.

Sutiknjo, Imam. 1994. Politik Agraria Nasional, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 -2004, Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, Get. Pertama, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Wahyono, Padmo. 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta; Ind-Hill.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indinesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara nomo 4158.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana., Lembaran Negara Nomor 1660 ( Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 ).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 1981/76; TLN NO. 3209.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Mahasiswa Berdaulat Indexed By :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Berdaulat site and its metadata are licensed under CC BY-SA

View My Stats